oleh

102 Daerah Diberi Kewenangan Laksanakan Kegiatan Produktif

-Berita-173 views

Doni: Yang Saat Ini Sudah Zona Hijau

MAMAKOTA,- Ini kabar dari pemerintah pusat: 102 pemerintah kabupaten/kota yang berstatus zona hijau diberi kewenangan melaksanakan kegiatan masyarakat yang bersifat produktif tapi aman dari Covid-19.

“Kemarin, tanggal 29 Mei 2020, Bapak Presiden Jokowi memerintahkan Ketua Gugus Tugas untuk memberikan kewenangan kepada 102 pemerintah kabupaten/kota yang saat ini berada dalam zona hijau untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19,” jelas Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC-19) Doni Monardo di Media Center GTPPC-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta, Sabtu (30/5).

Adapun 102 wilayah tersebut meliputi Provinsi Aceh 14 kabupaten/kota, Sumatera Utara 15 kabupaten/kota, Kepulauan Riau tiga kabupaten, Riau dua kabupaten, Jambi satu kabupaten, Bengkulu satu kabupaten, Sumatera Selatan empat kabupaten/kota, Bangka Belitung satu kabupaten, dan Lampung dua kabupaten, Jawa Tengah satu kota, Kalimantan Timur satu kabupaten, Kalimantan Tengah satu kabupaten, Sulawesi Utara dua kabupaten, Gorontalo satu kabupaten, Sulawesi Tengah tiga kabupaten, Sulawesi Barat satu kabupaten, Sulawesi Selatan satu kabupaten, Sulawesi Tenggara lima kabupaten/kota, Nusa Tenggara Timur 14 kabupaten/kota, Maluku Utara dua kabupaten, Maluku lima kabupaten/kota, Papua 17 kabupaten/kota, dan Papua Barat lima kabupaten/kota.

Doni yang juga menjabat Kepala BNPB sangat mengharapkan tiap-tiap kabupaten/kota tersebut dapat tetap meneruskan anjuran pemerintah mengenai pentingnya selalu menegakkan protokol kesehatan secara ketat, penuh kehati-hatian, dan tetap waspada terhadap ancaman Covid-19.

Dia menekankan, setiap daerah wajib memperhatikan ketentuan tentang testing yang masif, tracing yang agresif, isolasi yang ketat, serta treatment yang dapat menyembuhkan pasien Covid-19.
Dalam kaitan itu, kepada para bupati dan wali kota selaku ketua gugus tugas tingkat kabupaten/kota, Doni mengingatkan, proses pengambilan keputusan hendaknya melalui Forkopimda dan DPRD serta melibatkan segenap komponen ‘pentaheliks’.

“Proses pengambilan keputusan harus melalui Forkopimda, dengan melibatkan segenap komponen masyarakat, termasuk pakar kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya atau budayawan, tokoh masyarakat, pakar di bidang ekonomi kerakyatan, tokoh pers di daerah, dunia usaha, dan tentunya DPRD, melalui pendekatan kolaborasi pentaheliks berbasis komunitas,” papar Doni.

Dia berharap, dalam proses tersebut para bupati/walikota dapat melakukan konsultasi dan koordinasi yang ketat dengan pemerintah provinsi, khususnya dengan gubernur. Proses pengambilan keputusan tersebut juga harus melalui tahapan prakondisi, yaitu edukasi, sosialisasi, kepada masyarakat, dan juga simulasi sesuai dengan sektor atau bidang yang akan dibuka.

Adapun sektor yang dimaksud seperti masjid, gereja, pura, vihara. Selain itu, juga pasar atau pertokoan, transportasi umum, hotel, restoran, perkantoran, dan bidang-bidang lain yang dianggap penting tapi aman dari ancaman Covid-19.

“Tahapan-tahapan sosialisasi tersebut, tentunya harus bisa dipahami, dimengerti, dan juga dipatuhi oleh masyarakat. Intinya, keberhasilan masyarakat produktif dan aman Covid-19 sangat tergantung. Saya ulangi sekali lagi, sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif dalam mematuhi protokol kesehatan. Antara lain, wajib pakai masker, jaga jarak aman, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, senantiasa melaksanakan olahraga teratur, istirahat yang cukup, juga tidak boleh panik, serta upayakan selalu dapat mengonsumsi makanan bergizi,” paparnya.

Lebih lanjut Doni meminta setiap daerah menyiapkan manajemen krisis untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Sektor yang akan dibuka kembali dan waktu pembukaannya ditentukan oleh para pejabat bupati dan wali kota. Apabila dalam perkembangannya ditemukan kenaikan kasus, tim gugus tugas tingkat kabupaten/kota bisa memutuskan untuk melakukan pengetatan atau penutupan kembali.

“Gugus Tugas Pusat bersama pemerintah provinsi, yaitu gugus tugas tingkat provinsi, akan senantiasa memberikan informasi, pendampingan, dan evaluasi serta arahan sesuai dengan perkembangan keadaan.” (*/UG)

Komentar

News Feed