oleh

24 Juta Pelanggan PLN Bebas Tagihan Tiga Bulan

-Berita-287 views

MAMAKOTA,- Kasus Covid-19 di Indonesia membuat berbagai kalangan negeri ini tergerak membantu sesama.  PLN, misalnya, menggratiskan pembayaran listrik bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 VA dan memberikan diskon 50 persen bagi tujuh Juta pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni 2020.

“Di tengah pembengkaan beban biaya yang ditanggung masyarakat akibat pandemi Conid-19, keputusan yang diambil pemerintah untuk menggratiskan dan mendiskon biaya listrik patut diapresiasi. Langkah yang ditempuh itu sudah ditunggu warga yang terkena dampak Covid-19. Kebijakan pemerintah yang kemudian dilaksanakan PLN merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk dapat mengurangi beban biaya yang ditanggung masyarakat, utamanya masyarakat miskin pelanggan listrik rumah tangga dengan daya 450 VA dan rentan miskin pelanggan rumah tangga 900 VA yang paling terdampak pandemi Covid-19,” ucap pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi. 

Kalau Covid-19 masih merebak hingga akhir 2020, kata Fahmy, kebijakan pemerintah itu perlu diperpajang masa berlakunya dan perlu diperluas bagi seluruh golongan pelanggan rumah tangga dan pelanggan industri.        

“Pemberian keringanan bagi seluruh pelanggan rumah tangga akan menaikkan daya beli masyarakat. Sedangkan pemberian insentif bagi industri dalam bentuk keringanan biaya listrik akan mendorong industri tetap menjalankan usahanya pada kapasitas normal. Kenaikan daya beli dan beroperasinya industri dalam kapasitas normal dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang dipredikasikan melemah akibat wabah Convid-19,” terangnya.

Fahmy memahami, untuk menggratiskan dan mendiskon tarif listrik itu memang mebutuhkan biaya besar. Merujuk hitungan Menteri Keuangan Sri Mulyani, pengratisan untuk 24 juta pelanggan dan pendiskonan 50 persen tarif listrik untuk tujuh juta pelanggan selama tiga bulan dibutuhkan dana sekitar Rp 3,5 triliun.   

Untuk perpanjangan dan perluasan kebijakan itu tentunya dibutuhkan biaya yang lebih besar lagi. Kalau beban biaya itu harus dibebankan sepenuhnya kepada PLN, tentunya akan sangat memberatkan keuangan perusahaan. Tidak menutup kemungkinan PLN akan menanggung kerugian pada tahun berjalan. Oleh karena itu, beban biaya itu mestinya harus ditanggung negara dengan memberikan kompensasi kepada PLN, yang dialokasikan pada APBN 2020.

Selain menggratiskan dan mendiskon tarif listrik, tambah Fahmy, PLN juga menjalankan kebijakan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan target 100 persen elektrifikasi pada 2020. Saat ini, masih terdapat 433 desa di Indonesia yang belum dapat menikmati listrik dan hidup dalam kegelapan.      

“Masalahnya, kondisi geografis desa-desa itu sangat berat, yang tersebar di empat provinsi, yakni: Papua 325 desa, Papua Barat 102 desa, Nusa Tenggara Timur 5 desa, dan Maluku 1 desa. Selain kondisi geografis sangat berat, pelistrikan di 433 desa itu tergolong tidak ekonomis, namun PLN harus menjalankan mandat untuk menyelesaikan target 100 persen elektrifikasi pada tahun ini juga,” paparnya.      

Di tengah kerja dari rumah akibat pendemi Covid-19, tambah Fahmy, penyelesaian pekerjaan untuk mencapai target itu merupakan tantangan tersediri bagi PLN. Kalau mampu untuk mencapai target 100 persen elektrifikasi pada tahun ini, PLN membuktikan sebagai BUMN yang tidak meraih keuntungan semata. Melainkan juga melaksanakan penugasan pemerintah dalam menerangi 433 desa yang masih gelap.        

“Selain itu, dengan memberikan penggratisan dan pendiskonan tarif listrik, tidak berlebihan dikatakan bahwa PLN ikut berperan secara signifikan dalam menghadapi pandemi Covid-19,” tambah Fahmy. (*/UG)

Komentar

News Feed