oleh

Anies Minta Lockdown ke Presiden

MAMAKOTA,- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak punya pilihan dalam menghadapi keganasan virus korona: lockdown memang harus diterapkan di Ibu Kota. Maka, dia pun meminta izin melakukan lockdown kepada Presiden Joko Widodo. Bahasa resminya, minta izin karantina wilayah.

Sekalipun belum disetujui, Pemerintah Provinsi Jakarta sudah ancang-ancang. Pada saat yang sama, polisi mulai latihan menutup akses jalan dari dan menuju Jakarta.

Sejak akhir pekan kemarin, sejumlah Pemda memang berinisiatif menutup daerahnya masing-masing untuk mencegah penyebaran virus korona. Diawali Kota Tegal, kemudian Cianjur, Garut, dan Kota Bogor. akses masuk dari dan ke daerah tersebut ditutup. Warga dilarang keluyuran.

Kini, Jakarta juga sudah bersiap-siap. Sejak kemarin sore, sejumlah jalan keluar kota mulai ditutup paving block. Gerbang tol masuk Jakarta juga ada yang diuji coba ditutup. Seperti, Gerbang Tol Karang Tengah Barat, di Tangerang, yang menuju Jakarta. **Baca juga: 80 Ribu Orang Masuk Jateng, Larangan Mudik Seolah Tak Ada

Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membenarkan perihal adanya permintaan Anies kepada Presiden soal lockdown. Kata Mahfud, Anies sudah mengirim surat ke Jokowi, meminta persetujuan melakukan karantina wilayah. Surat itu dikirim Sabtu, 28 Maret kemarin.

Apakah Jokowi setuju? Mahfud menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan lockdown. Yang ada adalah karantina wilayah. Aturan karantina wilayah ini ada dalam Undang-Undang Nomor 6/ 2018. Namun, masih harus menunggu peraturan pemerintah (PP) yang sedang dibahas pemerintah.

Pemerintah kini tengah mengebut PP Karantina Wilayah itu, karena ada beberapa daerah yang telah membuat kebijakan pembatasan gerakan orang dan barang. Pemerintah membuat PP agar pemerintah daerah tak membuat aturan sendiri-sendiri. **Baca juga: Ganjar Imbau Warganya Agar Tak Mudik

Rencananya, kata Mahfud, hari ini pemerintah akan menggelar rapat untuk membahas Perppu Keuangan Persiapan Karantina. Besoknya atau Selasa, rapat dilanjutkan membahas PP tentang Karantina Kewilayahan. Lewat beleid ini, persoalan karantina akan diatur lebih rinci dan lebih teknis.

Mahfud pun menegaskan, karantina kewilayahan ini berbeda dengan lockdown. “Karantina wilayah bukan seperti India. Masih bisa melakukan aktifvitas terbatas,” kata Mahfud di diskusi di Kompas TV Petang, tadi malam.

Misalnya, tambah Mahfud, pasar tradisional masih akan tetap buka. Toko obat, toko sembako, supermarket, dan jalur logistik masih buka. Dalam praktiknya nanti, karantina wilayah diusulkan masing-masing daerah. Tiap daerah memutuskan mana yang harus karantina, mana yang tidak. Karena tidak semua daerah perlu karantina.

“Jadi, ini bukan karantina nasional. Tidak semua daerah dan wilayah perlu karantina,” jelasnya. (*/UG)

Komentar

News Feed