oleh

Apa Iya, Empat Gubernur Keker Pilpres 2024?

-Berita-19 views

Ambil Jalan Lain Soal UMP

MAMAKOTA,- Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Khofifah Indar Parawansa, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X berani mengambil keputusan berbeda dengan pemerintah. Keempat gubernur penguasa Jawa tersebut, tetap menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021. Padahal, pemerintah sudah menetapkan UMP 2021 tak naik karena ada wabah korona. Pengusaha jengkel. mereka menuding para kepala daerah itu mengeker Pilpres 2024.

Keputusan empat gubernur itu tidak mengikuti Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah Nomor M/11/HK.04/x/2020. Dalam SE tersebut, Menteri Ida meminta gubernur tak menaikkan UMP 2021.

Ganjar menaikkan UMP sebesar 3,27 persen. Gubernur Jawa Tengah ini beralasan, pihaknya berpegang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. “Perlu saya sampaikan bahwa UMP ini sesuai dengan PP 78/2015 tentang Pengupahan yang mendasari pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dua hal ini yang coba kami pegang erat,” jelas dia.

Anies mengeluarkan keputusan sama. Gubernur DKI Jakarta ini menaikkan UMP di Ibu Kota sebesar 3,27 persen. Bedanya, kenaikan ini hanya berlaku untuk pengusaha yang tidak terdampak pandemi. Untuk yang terdampak, boleh tak menaikkan upah karyawan. Khofifah menaikkan UMP lebih tinggi lagi, sebesar 5,65 persen. Gubernur Jawa Timur ini beralasan, kenaikan UMP tersebut sudah disepakati Dewan Pengupahan.

Sedangkan Sri Sultan menaikkan UMP sebesar 3,54 persen. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu disebut memutuskan kenaikan UMP setelah mendapat rekomendasi Dewan Pengupahan.  Keputusan empat gubernur ini dipuji kalangan buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, keputusan empat gubernur itu sudah telat. Sebab, perhitungannya menggunakan pertumbuhan domestik bruto (PDB), year to year September 2019 sampai September 2020.

“Itulah yang benar, naikkan upah minimum provinsi,” kata Said.

Namun, keputusan itu dikritik keras pengusaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menuding, kebijakan Ganjar, Anies, Khofifah, dan Sri Sultan tidak berdasar. Sebab, hampir semua usaha terdampak pandemi.

Dia pun menduga, keputusan para gubernur itu tak lepas dari Pilpres 2024. “Apalagi, seingat saya, nama-nama ini adalah yang muncul di survei yang akan berkompetisi di 2024. Tapi, tidak tahulah, saya tidak bisa menjawab itu,” kata Hariyadi, saat ditanya wartawan, dalam konferensi pers, di kantornya, Jakarta, kemarin.

Dari parpol juga ada yang komentar. Politikus Nasdem, Saan Mustopa menyatakan, mestinya para gubernur mengikuti keputusan pemerintah pusat. Kalau melawan, wajar jika ada pihak yang curiga keputusan berkaitan dengan pilpres. “Karena itu, sebaiknya ikuti pemerintah,” tuturnya.

Namun, politisi PDIP Johan Budi tampil membela. Menurutnya, terlalu jauh mengaitkan keputusan menaikkan UMP itu dengan Pilpres. “Terlalu jauh menurut saya jika kebijakan Gubernur itu dikaitkan dengan Pilpres 2024,” kata Johan, kemarin.

Johan menekankan, setiap gubernur memiliki kewenangan menaikkan UMP atau tidak. Karena itu, ia menilai wajar seorang gubernur menaikkan UMP. Karena gubernurlah yang mengetahui kondisi daerah yang dipimpinnya masing-masing. “Bisa saja, kebijakan UMP ini berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya,” imbuhnya.

Warganet ikut menanggapi topik ini. Komentarnya macam-macam. Ada yang menilai dugaan para pengusaha itu wajar saja, ada juga yang membela para gubernur itu.  Salah satu yang curiga kenaikan UMP itu berkaitan dengan Pilpres adalah akun @bayudwil. Kata dia, Presiden Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan lagi di Pilpres. Karena itu, Jokowi tak menaikkan UMP karena Corona. “Tapi, para gubernur butuh pencitraan buat mencalonkan diri,” kicaunya.

Sedangkan akun @novan96 membela keputusan empat gubernur. Kata dia, biarlah tudingan itu muncul. “Yang penting rakyat miskin senang. Urusan pilpres belakangan,” ujarnya. “Pasti ini menunjuk Pak Ganjar, lagi cari simpatik,” sahut @rizalldy_21. (*/red)

News Feed