oleh

Atasi Covid-19, Volunteer Corona Papua Sarankan Enam Langkah Penting

-Hukum-240 views

Surat Terbuka Untuk Lukas Enembe

MAMAKOTA,- Aktivis Volunteer Corona Papua (VCP) kembali membuat surat terbuka untuk Gubernur Papua Lukas Enembe. Isinya masih tentang wabah Covid-19.

Dalam rilis yang diterima redaksi hari ini, Rabu (22/4), aktivis VCP Benyamin Gurik, Pieter Ell, dan Frederika Korain, dan kawan-kawan menyampaikan penghargaan setulus-tulusnya atas kebijakan Lukas Enembe dan Forkopimda Provinsi Papua mencegah penyebaran wabah virus korona di bumi Papua.

Mereka menilai Gubernur Papua dan Forkopimda telah mengambil keputusan yang tergolong berani dan tepat dalam upaya membatasi lalu lintas manusia masuk-keluar Provinsi Papua di tengah semakin merejalelanya virus korona. Yakni, dengan membuat kesepakatan bersama yang kedua, Nomor: 440/4170/SET tertanggal 9 April 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua sertasurat Gubernur Papua kepada Menteri Perhubungan RI Nomor: 05/GUB-SUS/20 Perihal Penutupan Penerbangan dan Pelayaran Khusus Penumpang Masuk Wilayah Papua tanggal 24 Maret 2020 dan telah diperpanjang 14 hari hingga 23 April 2020.

VCP mencatat, kasus Covid-19 di Provinsi Papua terus meningkat. Per hari Selasa, 21 April, terdapat 119 pasien positif, tujuh meninggal, 29 sembuh, 170 PDP, dan 3.715 ODP. Menghadapi kenyataan itu, VCP mengajukan enam usulan kepada Gubernur Papua beserta jajarannya.

  1. Memperpanjang pembatasan keluar-masuk orang dari dan ke Papua mulai 23 April 2020 melalui penerbangan/pelayaran komersial/carteran, termasuk dari dan ke Animha, Meepago, Lapago, Saereri dan Mamta Papua, hingga wabah ini menjadi nol atau selesai ditangani di Provinsi Papua, kecuali untuk keperluan logistik, bahan pokok, bahan bakar, logistik kesehatan, obat-obatan, tenaga medis, evakuasi pasien, sektor perbankan, pergantian kru pesawat, dan emergensi lainnya demi penanggulangan Covid-19. Jika permintaan pembatasan transportasi ini tidak dilakukan, maka kami akan menempuh langkah hukum dan menduduki bandara serta pelabuhanlaut yang ada;
  • Pemerintah daerah secepatnya mendatangkan alat rapid test, menambah APD dan melakukan rapid test kepada masyarakat di wilayah-wilayah di seluruh Provinsi Papua yang angka penyebaran Covid-19-nya cenderung meningkat;
  • Guna mendukung kebijakan social distancing yang lebih efektif, pemerintah daerah menyalurkan bantuansosial kepada masyarakat yang berdiam atau bekerja di rumah, dengan melibatkan semua stakeholder,terutama akademisi, lembaga keagamaan, lembaga perempuan, LSM, pers, lembaga lemuda, paguyubanse-Nusantara yang ada di Provinsi Papua hingga kabupaten/kota sampai struktur pemerintahan terendah tingkat RT/RW;
  • Kami minta pemerintah daerah mendirikan rumah sakit darurat khusus pasien Covid-19 di Kota Jayapura agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum tetap beroperasi secara maksimal;
  • Pemerintah daerah mewajibkan instansi vertikal dalam bidang hukum,  khusus pengadilan dan kejaksaan untuk mendukung kebijakan bekerja di rumah (work from home) yang telah dicanangkan oleh Presiden JokoWidodo;

Pemerintah daerah segera melokalisir dan/atau membatasi ruang gerak masyarakat di wilayah RT/RW yang sudah tergolong tinggi penyebaran Covid-19-nya dan mengarantina orang dalam pemantuan sehingga dapat dikontrol sekaligus memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19. (*)

Komentar

News Feed