oleh

Awasi Dana Corona, Jangan Bernasib Seperti Dana Bansos

-Hukum-128 views

MAMAKOTA,- Sejumlah pihak mewanti-wanti penggunaan anggaran penanggulangan virus corona alias Covid-19. Dikhawatirkan, anggaran bisa bernasib sama seperti dengan dana bantuan sosial (bansos): ‘dimainkan’ petahana yang nyalon di pilkada.

Demikian warning Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, di Jakarta, kemarin. Ujang mewanti-wanti agar calon petahana alias incumbent untuk tidak menggunakan anggaran virus corona itu untuk memuluskan keinginannya terpilih kembali di pilkada.

“Di pilkada, petahana paling berpotensi menyelewengkan anggaran bantuan virus corona, maka perlu diaswasi secara ketat,” tegas Ujang.

Ujang meminta semua pihak untuk mengawasi dana corona. Jangan sampai realokasi anggaran dari Pilkada 2020 untuk penanggulangan pandemi virus corona menjadi bancakan petahana.

“Belajar dari pilkada sebelumnya, banyak anggaran bansos dimanfaatkan petahana untuk pemenangan di pilkada,” paparnya.

Bagi Gakumdu atau Bawaslu, Ujang meminta, Bawaslu atau Sentra Gakkumdu untuk mengawasi perputaran dana untuk corona. Jika menyelewengkan dana corona itu, petahana harus dicoret sebagai calon kepala daerah.

“Kalau ketahuan dan buktinya kuat, jangan ragu-ragu coret saja. Itu sama saja melukai hati rakyat dan mencurangi calon kepala daerah lainnya,” tegasnya.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebelumnya juga menyoroti potensi penyalahgunaan realokasi anggaran dari Pilkada 2020 untuk penanggulangan pandemi virus corona. Ketua KASN Agus Pramusinto mengaku, selama ini menemukan beberapa kasus penggunaan dana bansos untuk kepentingan kampanye pasangan calon petahana.

“Pilkada sebelumnya sering ada masalah penggunaan dana bantuan Pemda yang dimanfaatkan untuk kampanye incumbent. Kita perlu mencegah sejak awal,” kata Agus.

Agus mengatakan hal itu perlu jadi perhatian pemerintah, KPU, dan DPR dalam merumuskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) penundaan Pilkada Serentak 2020. Sosialisasi pun harus digencarkan agar masyarakat bisa ikut mengawasi.

Selain penyelewengan anggaran, KASN memberi perhatian khusus pada potensi pelanggaran netralitas ASN. Sebab hingga kini sudah ada 80 pengaduan terkait hal tersebut selama persiapan Pilkada 2020.

“Jangan sampai tambahan waktu tersebut dimanfaatkan untuk mobilisasi ASN,” tuturnya. Saat ini, aku Agus, sedang disiapkan surat keputusan bersama (SKB) untuk mengingatkan pemda agar tidak melakukan hal itu. (*/RM)

Komentar

News Feed