oleh

Bebaskan Ibu Kota dari Korona, Anies Harus Ikuti Skenario Jokowi

-Berita, Politik-207 views

MAMAKOTA,- Karantina wilayah tidak diterapkan di Jakarta.Itulah keputusan Presiden Joko Widodo. Maka,  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun harus mengikuti skenario Jokowi.

Ya, untuk membebaskan Ibu Kota dari serbuan virus korona, Jokowi memilih menerbitkan Peraturan Pemerintah tentangPembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Keputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan.

Usulan karantina disampaikan Aniesmelalui surat yang dikirim pada Sabtu, 28 Maret 2020. Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah menyiapkan skenario untuk karantina diberlakukan.Mulai dari sektor mana saja yang masih bisa beraktivitas, distribusi logistik sampai pembatasan warga serta kendaraan,baik keluar maupun masuk Ibu Kota.

Bahkan, akhir pekan lalu, polisi sudah mulai latihan menutup akses masuk Ibu Kota. Anies mengklaim, usulan karantina wilayah itu mengacu pada arahan Presiden mengenai pembatasan sosial berskala besar sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Sebelum mengusulkan karantina, Anies sebenarnya sudah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial, seperti meliburkan sekolah, menunda kegiatan keagamaan, dan anjuran bekerja di rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta.

Hanya saja, kebijakan itu dirasa belum efektif mengurangi penyebaran virus korona.Dengan diberlakukan karantina, Anies berharap ada ketetapan hukum agar Pemprov Jakarta bisa melakukan penegakan hukum.

Lalu bagaimana tanggapan Istana?Jubir Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, Presiden menolak permintaan Anies.Menurut dia, pemerintah pusat memilih menerapkan PSBB dengan kekarantinaan kesehatan dan hanya jika keadaan sangat memburuk dapat menuju darurat sipil.

“Tidak diterima, itu otomatis ditolak,” kata Fadjroel, kemarin pagi.

Meski begitu, menurut Fadjroel pemerintah daerah masih bisa menerapkan isolasi terbatas di wilayahnya.“Walaupun ada kebijakan, sebenarnya bisa dikerjakan nanti oleh Pemda dengan istilah isolasi terbatas.Ada tingkat RT, RW, desa/kelurahan dengan kebijakan gubernur, misalnya.Tapi, kalau tingkatan nasional atau provinsi harus di tangan Presiden.Tapi Presiden tidak mengambil karantina wilayah.”

Dia menjelaskan, alasan Jokowi tidak menerapkan karantina wilayah lantaran tak ingin Indonesia mengalami masalah seperti yang terjadi di India dan Italia.Karantina wilayah di dua negara itu ternyata menimbulkan kekacauan sosial.

“Kalau tidak direncanakan secara terukur, Presiden menganggap Indonesia sudah cukup dengan pembatasan sosial,” katanya.

Tanda-tanda penolakan ini sudah terasa sejak Senin lalu. Menko Polhukam, Mahfud MD menyatakan, pemerintah akan merampungkan dulu PP Karantina Wilayah untuk membahas usulan Anies. Hanya saja, pada Senin lalu beleid itu tak dibahas dalam rapat terbatas.

Pembahasan hanya terkait pemberlakuan PSBB dan aturan mengenai mudik.Jadi,apa solusi Istana untuk mengurangi penyebaran virus korona?

Kemarin sore, Jokowi mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk penanganan pandemi virus corona.Pertama, mengeluarkan PP PSBB.Menurut dia, PP tersebut sudah sesuai dengan UU Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Kedua, Jokowi meneken Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

“Dengan terbitnya PP ini semuanya jelas.Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi, semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koordinator undang-undang, dan PP serta Keppres tersebut,” kata Jokowi.

Jokowi menyebut, dengan dua beleid itu Polri dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai dengan undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluaskan wabah.

Jokowi mengajak masyarakat belajar dari pengalaman dari negara lain dalam melakukan pembatasan atau lockdown. “Kita tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi.Semuanya harus dihitung.Semuanya harus dikalkulasi dengan cermat.Dan inti kebijakan kita sangat jelas dan tegas.”

Isi peraturan itu antara lain, pertama mengendalikan penyebaran corona dan mengobati pasien yang terpapar. Kedua, menyiapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan men jaga daya beli.

Ketiga, menjaga dunia usaha utamanya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah agar tetap beroperasi dan mampu menjaga penyerapan tenaga kerjanya.Keempat, menyiapkan bantuan untuk masyarakat lapisan bawah.Misalnya, meningkatkan jumlah keluarga penerima PKH, Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja.

Selanjutnya, pemerintah mencadangkan Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik.terakhir, adalah perihal keringanan pembayaran kredit.

Lantas, apa beda karantina wilayah dan PSBB?

Pengamat sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, mengatakan, perbedaan paling utama dalam dua kebijakan itu dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga. Dalam karantina, pemerintah diwajibkan memenuhi kebutuhan pokok warga.Dalam kebijakan PSBB pemerintah tidak punya kewajiban memenuhi kebutuhan dasar warganya. (*/UG)

News Feed