oleh

Capres Kok Digoreng Dadakan

Semua partai politik menyatakan diri sebagai partai dengan visi yang jauh depan, jauh melampuai zaman. Memahami keinginan rakyat dan tempat orang-orang terbaik yang ditempa untuk menjadi pemimpin bangsa. Semua partai politik begitu.

Akan tetapi, setiap lima tahun partai politik kebingungan menentukan calon presiden. Para pemimpin tertinggi partai, setiap menghadapi pemilihan presiden, selalu menyatakan partainya terbuka bagi calon presiden dari luar partai. Lho, kok begitu?

Sudah diputuskan bahwa pemilihan presiden-wakil presiden tertutup bagi calon independen. Mahkamah Konstitusi pada 2008 mengeluarkan putusan, pencalonan presiden dan/atau wakil presiden harus melalui jalur partai politik. Itulah putusan MK atas judicial review Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden yang diajukan Fadjroel Rachman (sekarang menjabat Juru Bicara Kepresidenan) dan kawan-kawan. Sebelumnya, pada tahun yang sama, MK mengeluarkan putusan yang membolehkan calon kepala daerah dari jalur independen.

Karena hanya melalui partai politik warga negara Indonesia dapat mencalonkan diri sebagai presiden dan/atau wakil presiden, dan oleh karena semua partai politik menyatakan diri sebagai partai yang memahami keinginan rakyat serta memiliki visi jauh ke depan, maka partai politik mestinya yakin dengan kadernya masing-masing. Kader terbaik tentulah ketua umum. Jadi, ketua umumlah yang seharusnya ditetapkan sebagai capres dan/atau cawapres.

Dalam konteks ini, sikap Partai Golongan Karya yang sudah menyatakan ketua umumnya, Airlangga Hartarto, sebagai capres harus dihargai. Apa pun pertimbangan dan alasannya. Kita patut meragukan kualitas partai politik yang tidak percaya kepada kadernya sendiri untuk menjadi capres dan/atau cawapres.

Menjadi ketua umum partai politik itu tidak mudah. Ada ketentuan tentang rekam jejak seorang calon ketua umum di partai. Suliit dipahami mengapa justru untuk menjadi capres dan/atau cawapres ketentuan tentang rekam jejak di partai tidak diperlukan.

Setiap menghadapi pilpres, termasuk Pilpres 2024, para pemimpin partai politik tampak kehilangan kepercayaan diri. Mereka menanti datangnya seseorang—entah dari mana–yang paling pas untuk dijadikan capres. Dan seperti halnya pada pilpres-pilpres terdahulu, kini para peminpin partai politik menunggu hingga injury time.

Jika yang menjadi pertimbangan adalah popularitas, elektabilitas, dan (yang paling penting) isi tas tentu saja dapat dipahami. Akan tetapi, jikapun tidak percaya kepada kadernya sendiri, jangan dikesankan seolah-olah parpol membuka kesempatan kepada orang-orang nonpartai (baca: independen). Dan sebaiknya jangan pula dadakan, karena kesannya seperti tahu bulat yang digoreng dadakan dan dijual lima ratus perak menggunakan mobil bak terbuka.

(Penulis: Usman Gumanti) 

News Feed