oleh

Dana Rp 400 Triliun Bisa Buat Perang Lawan Corona

-Berita-159 views

MAMAKOTA,-  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disarankan menagih kewajiban pengusaha dan pengembang yang belum dipenuhi. Kemudian, menggunakan dana yang didapat untuk membiayai penanganan wabah corona. Kalau kewajiban itu dapat ditagih, nominalnya diperkirakan bisa mencapai Rp 100 triliun hingga Rp 400 triliun.

Pengamat perkotaan, Sugiyanto mengungkapkan, sejak 1971, Pemprov DKI telah menerbitkan ribuan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT). SIPPTterbit, jika pengembang atau perorangan memiliki lahan lebih dari 5.000 meter persegi dan hendak membangun di atasnya.

Hal itu tertuang dalam Kepu­tusan Gubernur Nomor 540 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Fisik Kota. Kemudian, Pemprov juga menagihkan denda ke pengembang. Sebagaimana diatur Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Pengusaha yang melang­gar Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Ketinggian Bangunan (KB) dapat dikenai sanksi/denda sebagaimana diatur dalam Perda tersebut.

Menurut pria yang akrab disapa SGY ini, masih banyak pengusaha yang belum menyerahkan fasos/ fasum, dan yang belum memba­yar denda atas pelanggaran KLB, KDB, KDH dan KB atas bangu­nan yang didirikannya.

Sementara Wakil Ketua Komi­si ADPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua mengatakan, untuk men­goptimalkan penagihan fasos-fasum dari pengembang, diper­lukan ketegasan menerapkan payung hukum daerah secara efektif di lapangan.

“Kita pu­nya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang mengatur kewajiban pengembang me­nyerahkan fasos-fasum kepada Pemprov DKI,” ujarnya.

Untuk memperkuat Perda tersebut, lanjutnya, sudah diter­bitkan Peraturan Gubernur (Per­gub) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyerahan Kewajiban dari Pemegang Izin dan Non-Izin. Yang merupakan penyempurnaan atas Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban Dari Para Peme­gang SIPPTKepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (*/RM)

Komentar

News Feed