oleh

Gandeng KPK Awasi Penyaluran Bansos

-Berita-153 views

MAMAKOTA,- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi pembagian bantuan sosial (bansos). Langkah ini dilakukan dengan tujuan agar penyaluran bisa dilakukan dengan transparan dan tepat sasaran.

Menko PMK Muhadjir Effendy mengungkapkan, saat ini pemerintah mengandalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penyaluran bansos. Hanya persoalannya, kini ada keluarga miskin dan rentan yang belum masuk DTKS.

“Kami minta dukungan atau rekomendasi dari KPK untuk diperbolehkan menyalurkan bansos kepada warga di luar DTKS yang memenuhi syarat dan sesuai kriteria. Nanti, wargawarga tersebut akan diusulkan masuk dalam DTKS penetapan selanjutnya. Dengan demikian, kementerian dan lembaga penyalur bansos memiliki pegangan dan kepastian,” ujar Muhadjir di Jakarta, kemarin.

Muhadjir berharap, Pemerintah Daerah (Pemda) inisiatif melakukan pendataan terhadap warga miskin yang terdampak pademi Covid-19 tetapi belum masuk dalam DTKS.

“Sekarang adalah momentum yang tepat untuk lebih memutakhirkan DTKS. Melakukan pendataan ulang, melihat mana masyarakat yang layak mendapat bantuan tetapi saat ini belum masuk dalam DTKS,” imbuhnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menekankan bahwa data terbaik yang dapat dijadikan acuan penyaluran bansos ialah DTKS. Pasalnya, DTKS memuat data masyarakat yang telah dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Data paling valid untuk bagikan bansos adalah DTKS. Namun saat Pemda lakukan pembagian, tetap harus verifikasi agar menjadi bahan Pemda untuk perbaikan DTKS,” tuturnya. (*/RM)

News Feed