oleh

Gerindra Cari Teman Tolak Pasal 27 Perppu Korona

-Politik-90 views

DPR Kini Terbelah Tiga

MAMAKOTA,- Peraturan Perppu Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Virus Korona (Perppu Korona) sudah masuk parlemen. Kini, fraksi di DPR terbelah menjadi tiga bagian. Ada yang langsung setuju, ada yang menolak, dan ada yang dalam posisi masih pikir-pikir.

Setelah diteken Presiden Joko Widodo akhir Maret lalu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Virus Korona dikirim ke DPR, Kamis (2/4). Perppu itu diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani (Sri Mul) kepada Ketua DPR Puan Maharani. Sri Mul mengatakan, Presiden berharap Perppu Korona segera dibahas agar bisa disetujui dalam waktu cepat.

Perppu Korona berisi berbagai pengaturan mengenai keuangan negara dan kebijakan terbaru lainnya guna menjaga stabilitas keuangan. Salah satu yang disorot adalah Pasal 27. Di dalam Pasal 27 disebutkan, pertama, biaya yang telah dikeluarkan pemerintah tidak dianggap sebagai kerugian negara. Kedua, anggota KSSK tidak dapat dituntut pidana dan perdata. Ketiga, keputusan yang diambil berdasarkan Perpu ini tidak dapat digugat ke pengadilan tata usaha.

KSSK singkatan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Lembaga ini diketuai langsung oleh Sri Mul sebagai Menkeu. Anggotanya: Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pada 2008, saat terjadi krisis ekonomi, pasal seperti ini pernah diajukan Sri Mulyani ke DPR tapi ditolak DPR. Bagaimana dengan sekarang? 

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Desmond Mahesa mengaku heran melihat Pasal 27 yang berbunyi”pembuat kebijakan tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana”.

“Dulu saja pernah ditolak DPR karena memuat imunitas (kekebalan hukum) para pengambil kebijakan penanganan krisis dan para pelaksananya,” beber Desmond saat dihubungi tadi malam.

Dia berpendapat, kalau hal itu sampai terjadi, semuanya akan kembali ke titik nol. Alhasil, rawan terjadi pelanggaran. “Saya mengajak teman-teman fraksi lain menolak pasal ini. Ini berkaca dari BLBI lalu.” 

BLBI yang dimaksud Desmond adalah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPR Herman Khaeron menilai Pasal 27 itu sangat riskan karena terkait anggaran belanja negara. Apalagi ada hak imunitas pejabat KSSK. Bagaimana sikap Demokrat? Dia bilang, pihaknya masih akan memanfaatkan waktu untuk mengkaji Perppu Korona.

“Bagaimanapun akuntabilitas dalam penggunaan keuangan negara itu penting. Dan pengawasan harus melekat,” kata Herman.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan, fraksinya sudah membentuk tim untuk mendalami dan mengkaji Perppu Korona.

“Kalau sudah selesai akan kami sampaikan hasilnya,” ujarnya.

Namun, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan, Pasal 27 harus dikoreksi. Keberadaan pasal tersebut mengesankan pemerintah ingin berlindung di pasal tersebut agar tidak bisa terjerat pidana.

Wakil Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay menilai, Perppu Korona penting untuk mengantisipasi peningkatan defisit anggaran 2020. Namun, ada beberapa catatan yang disorot. Pertama soal pelebaran defisit anggaran di atas tiga persen, kedua soal Pasal 27.

Menurut dia, Pasal 27 perlu dipelajari dan dicermati karena jangan sampai ada yang memanfaatkan perppu ini untuk berlindung dari kasus korupsi. “Kita berharap kelonggaran defisit yang diberikan dipergunakan secara baik dan bertanggung jawab.” 

Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Syamsurijal mengatakan, fraksinya baru menerima Perppu Korona kemarin. Untuk itu, PKB baru bisa mendiskusikan bersama DPP Sabtu ini sehingga dia belum bisa komentar banyak soal isi perppu tersebut.

“Prinsipnya Fraksi PKB mendukung apapun langkah cepat yang diambil pemerintah untuk menangani korona,” ujarnya.

Sementara, anggota Fraksi PDIP DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, Perppu Korona memang dikeluarkan dalam kondisi kegentingan yang memaksa. Soal pasal bebas dipidana, Hendrawan memakluminya karena Sri Mul pastinya tidak ingin perppu ini seperti Perppu 4/2008 tentang JPSK yang kemudian melahirkan skandal Century, yang akhirnya tidak diterima DPR pada 2008.

“Hal ini sangat dibutuhkan dalam kondisi krisis yang diwarnai frekuensi turbulensi dan disrupsi yang tinggi,” ujarnya.

Anggota Fraksi Golkar DPR Ace Hasan mengatakan, kondisi saat ini sejatinya membutuhkan kesigapan untuk mengambil keputusan secara tepat. Potensi ke arah penyelamatan keuangan negara membutuhkan payung hukum yang sangat kuat. Meski begitu dia mengingatkan para pihak yang diberikan kewenangan mengambil kebijakan-kebijakan strategis itu, seyogianya berangkat sesuai dengan kewenangannya.

“Jadi jangan sampai langkah tersebut menimbulkan abuse of power.” Muzakir, pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia,yang dikontak kemarin juga menyatakan heranatas kemunculan pasal tersebut. Dia bilang, pasal yang hampir mirip pernah muncul dalam Perppu Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) tahun 2008. Tentu ini jadi tanda tanya.”Produk hukum yang sama pernah muncul dikeluarkan oleh pejabat yang sama. Dulu pernah ditolak kemudian muncul lagi. Ada apa ini?”  (*/UG)

News Feed