oleh

Harap-harap Cemas Menanti Vaksinasi Korona

Sejumlah negara sudah mulai melakukan vaksinasi Covid-19. Indonesia masih menyiapkan berbagai hal yang dianggap penting untuk melaksanakannya. Yang jelas, Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang divaksinasi di negeri ini.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah mendaftarkan diri untuk menjadi orang pertama yang divaksinasi di provinsinya. Gubernur-gubernur lain pasti akan melakukan hal yang sama.

Sinovac, vaksin untuk keperluan program vaksinasi gratis, sudah tiba di Tanah Air. Pemerintah mendatangkannya dari Cina, negara asal virus korona. Vaksin impor tahap pertama ini diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, anggota TNI dan Polri serta kelompok berisiko tinggi lainnya. Secara umum, vaksinasi Covid-19 akan dilakukan terhadap penduduk berusia 18 tahun hingga 59 tahun. Akan tetapi, untuk daerah-daerah rawan pandemi, vaksinasi juga dilakukan terhadap mereka yang tergolong lanjut usia.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Wilayah DKI Jakarta yang diteken Gubernur Anies Baswedan pada 12 November 2020 disebutkan, warga Jakarta yang menolak divaksinasi bakal dikenai denda maksimal Rp 5.000.000. Jadi, vaksinasi untuk mencegah penyebaran virus korona bersifat wajib.

Menurut seorang pengamat, ketentuan tentang wajib vaksinasi Covid-19 akan sulit diterapkan. Sebab, dalam kenyataannya, berkaitan dengan virus korona, ada tiga kelompok masyarakat. Pertama, mereka yang percaya korona memang ada. Kedua, mereka yang berpendapat korona tidak ada dan meyakini ada konspirasi besar di balik isu korona. Ketiga, mereka yang ragu-ragu menyikapi masalah korona.

Sebenarnya, ada jenis kelompok lain. Yakni, mereka yang percaya korona memang benar ada dan tidak menolak divaksinasi, tetapi mereka tidak ingin divaksinasi dengan vaksin produk Cina, ada yang karena pertimbangan kualitas, ada pula yang karena pertimbangan lain (kepercayan, misalnya).  Selain itu, ada pula yang anti-Amerika tulen dan karena itu pantang memakai produk Amerika, termasuk vaksin (dengan merek apa pun).

Memang, kelompok keempat ini tidak besar. Akan tetapi, tetap perlu cara tersendiri dalam menghadapinya agar program vaksinasi Covid-19 di negeri tercinta ini berjalan tanpa rintangan berarti sehingga hasilnya pun sesuai dengan harapan.

Kini kita berandai-andai. Seandainya ada sebagian masyarakat yang ingin divaksinasi dengan vaksin produk dalam negeri, misalnya, bagaimana? Bolehkah, dengan alasan tertentu, mereka minta divaksinasi belakangan saja hingga vaksin buatan bangsa sendiri tersedia?

Yang jelas, terlepas dari apa pun merek vaksin yang digunakan pemerintah dalam program vaksinasi Covid-19, masyarakat menantinya dengan harap-harap cemas. Munculnya kecemasan itu hal yang wajar. Sebab, vaksin Covid-19 merupakan barang baru sehingga tidak berlebihan jika ada yang meragukan efektivitas dan tingkat keamanannya.

Adakah sanksi bagi mereka yang ragu-ragu? Adakah sanksi bagi mereka yang tak sudi divaksinasi dengan  vaksin merek tertentu?

Catatan: Usman Gumanti

News Feed