oleh

Jalani Putusan MA, Iuran BPJS Kesehatan Normal Lagi

-Berita-143 views

MAMAKOTA,- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan sejak 1 April 2020 pemerintah telah melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7/P/ HUM/2020. “Pemerintah hormati putusan MA,” ujar Muhadjir dalam rilisnya, Selasa (21/4).

Putusan MA No. 7P/HUM/2020 diterima pemerintah secara resmi pada 31 Maret 2020 berdasarkan surat dari Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor: 24/P.PTS/III/2020/7P/HUM/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Pengiriman Putusan Perkara Hak Uji Materiil Reg. No. 7P/ HUM/2020. Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 01/2011 tentang Hak Uji Materiil, pemerintah mempunyai waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari untuk melaksanakan putusan MA tersebut (sampai 29 Juni 2020).

Muhadjir mengatakan, pada prinsipnya pemerintah ingin agar keberlangsungan JKN terjamin dan layanan kesehatan pada masyarakat dapat diberikan sebagai bentuk negara hadir. “Pemerintah terus berupaya agar pelayanan terhadap peserta BPJS berjalan baik,” tegasnya.

Dengan keputusan ini, iuran BPJS Kesehatan yang sejak Januari naik menjadi Rp 42.000 untuk kelas III kembali menjadi Rp 25.500, kelas II dari Rp 110.000 menjadi Rp 51.000, dan kelas I dari Rp 160.000 menjadi Rp 80.000. Jumlah iuran sesuai Peraturan Presiden Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. (*/RM)

Komentar

News Feed