oleh

Kemendagri dan KPK Sepakat Penerima Bansos Harus Berbasis NIK

-Berita-54 views

MAMAKOTA,- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat bahwa nomor induk kependudukan (NIK) yang dikelola Kemendagri merupakan instrumen utama dalam pemberian bantuan sosial dan subsidi, dan perlunya menunjuk integrator data.

Kesepakatan itu dituturkan Staf Khusus Mendagri bidang Politik dan Media Massa, Kastorius Sinaga, kemarin. Integrator data, jelas Kastorius, yaitu satu lembaga yang bisa memverifikasi bahwa seseorang penerima bantuan subsidi pupuk, misalnya, tidak akan menerima bantuan Kredit Usaha Rakyat. Begitu juga penerima bantuan subsidi listrik bukan termasuk penerima Bantuan Langsung Tunai. Hal tersebut bisa terjadi karena semuanya akan tampak di big data base kependudukan Dukcapil Kemendagri.

“Sekarang belum ada yang bisa melakukan itu. Misalnya pihak Kemensos, Kementan, Pemda, belum ada sinkronisasi data penerima bantuan sosial. Sehingga bisa jadi ada satu rumah tangga bisa mendapatkan lebih dari satu jenis bansos. Ini karena belum ada integrasi NIK penduduk yang mendapat bantuan itu,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh saat berdiskusi virtual melalui aplikasi Zoom dengan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan beserta staf KPK terkait Data Penerima Bantuan dari Jakarta, Kamis (28/5).

Sebagaimana diinginkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa penerima aneka bansos dan jaring pengaman sosial tidak tumpang tindih atau tidak menumpuk di satu penerima mengingat dampak Covid-19 sangat luas mengenai aneka lapisan masyarakat.Karenanya, di samping aspek percepatan juga ketepatan sasaran penerima bansos menjadi perhatian serius Presiden Jokowi beserta semua jajaran menterinya.

Setidaknya terdapat 8 jenis bantuan sosial yang digulirkan oleh Pemerintah ke masyarakat yang terdampak karena Covid19. Kemendagri sendiri berupaya maksimal membantu Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melancarkan dan menjamin tepat sasaran distribusi bansos sesuai dengan sistem dan instrumen yang dimiliki oleh Kemendagri yaitu data berbasis Nomor Induk Penduduk (NIK). (*/RM)

Komentar

News Feed