oleh

KPK Sarankan Pemda Turun Ke Lapangan Update Data Bansos

-Hukum-213 views

MAMAKOTA,- Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan masih menyisakan persoalan. Temuan KPK, data bansos yang dipakai banyak yang ngawur. Pemerintah juga mengakui hal itu.

Buruknya data bansos diungkapkan Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan. Dia awalnya mengingatkan kepala daerah agar cermat merancang pengadaan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19. Proses itu, kata Pahala, punya risiko korupsi paling tinggi.

“Makanya KPK keluarkan surat edaran, dan itu sudah bilang pengadaan dalam darurat itu boleh,” tuturnya dalam diskusi steraming ‘Cegah Korupsi di Tengah Pandemi’ via Zoom, kemarin.

Kepala daerah diminta tak khawatir berlebihan dalam proses pengadaan. Pahala mengingatkan, yang paling penting bantuan yang diberikan tidak salah sasaran. **Baca Juga: Secara Bertahap Bansos Di Karawang Mulai Disalurkan

“Kita bilang dosa terbesar kalau orang harusnya dapat bansos tapi tidak dapat, itu yang paling besar,” tegas Pahala. **Baca Juga: Bansos Tahap Kedua 8 Mei

Persoalannya, ada pada data. Agar tidak bingung, KPK meminta kepala daerah merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ini data yang jadi rujukan pemerintah pusat dalam penyaluran bantuan. Nah, di sinilah Pahala mengungkap, DTKS sebetulnya masih ngawur. Data itu, belum sepenuhnya menggambarkan siapa saja yang layak mendapatkan bansos. Tapi hanya data itu yang saat ini bisa digunakan.

“Kita bilang kalau Anda merujuk pada DTKS pertama pasti tidak akan salah, dalam artian pidana. DTKS itu jelek-jelek gitu, data yang lumayanlah, masih dipakai kok, apalagi di situasi seperti ini,” selorohnya.

“DTKS memang ngawurnya masih banyak, tapi ya sementara rujuk dulu,” imbuh Pahala. Meski begitu, KPK juga meminta kepala daerah juga memadankan data itu dengan kondisi di lapangan. Jadi, tak 100 persen “plek” mengikuti DTKS. Pemda harus turun dan melakukan verifikasi ke lapangan, mengecek kondisi masyarakat agar pemberian bansos tepat sasaran.

“Ada baiknya Pemda mengupdate data itu di lapangan. Jangan sampai updating itu tak berjalan, baru nanti di lapangan kita eksekusi lagi, layak enggak orang yang masuk DTKS ini untuk masih mendapatkan,” imbaunya. KPK sendiri telah menugaskan tim khusus yang untuk mengawasi penyaluran bansos. Komisi antirasuah hadir untuk memastikan bansos diterima mereka yang membutuhkan. “Oleh karena itu di tengah pandemi ini tim gabungan pencegahan dan penindakan ini rutin membantu tiap pemda agar dapat lakukan hal yang tepat sasaran,” tutup Pahala. (*/RM)

Komentar

News Feed