oleh

Kursi Wapres, dari Ma’ruf Hingga Adam

Banyak orang ingin menjadi presiden, tetapi rasa-rasanya jauh lebih banyak yang ingin menjadi wakil presiden.

Masyarakat tentu masih ingat peristiwa bersejarah yang terjadi pada Pemilu Serentak 2019. Ketika itu, Joko Widodo bersama partai politik pengusungnya masih mencari sosok yang tepat untuk dijadikan cawapres. Detik-detik menjelang pengumuman, dalam siaran langsung sejumlah stasiun televisi nasional yang tampak adalah Moh. Mahfud MD. Semua mata tertuju ke Mahfud. Dan ternyata kemudian bukan Mahfud yang menjadi cawapres Jokowi, melainkan Ma’ruf Amin.

Pada pilpres-pilpres terdahulu (sejak 2004 hingga 2014) yang dilaksanakan setelah pemilihan umum legislatif, pengumuman nama cawapres selalu ditunggu-tunggu masyarakat dan terutama tokoh-tokoh yang merasa pantas menjadi wapres. Akan tetapi, hanya pada 2019 pengumuman nama cawapres berlangsung dramatis. Ada yang gembira, ada kecewa. Itu hal yang lumrah.

Jabatan wapres itu penting, jauh lebih penting ketimbang jabatan menteri. Itu pula sebabnya, pernah ada orang-orang yang ingin coba memanfaatkan celah dalam pasal Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Mereka melihat ada peluang dalam ketentuan tentang persyaratan calon yang berbunyi, “Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.”

Menurut mereka, UU Pilpres tidak secara eksplisit menyebut “secara berturut-turut”. Atau, setelah frasa “dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” tidak ada keterangan “secara berturut-turut”.

Oleh karena itu, seseorang yang sudah menjabat presiden atau wapres selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama tapi tidak secara berturut-turut boleh kembali mencalonkan diri sebagai presiden atau wapres. Setelah sempat menjadi polemik di masyarakat, gagasan itu akhirnya hilang dengan sendirinya.

Sekarang jabatan wapres diburu banyak orang, termasuk mereka yang sebenarnya sama sekali tidak memenuhi syarat. Namun, sejarah mencatat, pernah ada seorang negarawan yang justru menolak dijadikan wapres untuk masa jabatan kedua kali. Dialah Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Itu terjadi pada zaman Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Setelah mengakhiri masa jabatan wapres periode 1973-1978, Sri Sultan menyatakan tidak bersedia dicalonkan lagi sebagai wapres dengan alasan kesehatan. Akan tetapi, pada masa itu beredar rumor mengenai penolakan Sri Sultan tersebut.

Dan sejarah mencatat pula, kursi wapres yang ditolak Raja Yogya kemudian jatuh ke tangan Adam Malik. Mantan menteri luar negeri yang sejak muda menjadi wartawan ini satu-satunya wapres yang luwes menghadapi wartawan. Dan wartawan menulis: selaku wapres Adam Malik pernah berucap, “Semua bisa diatur.” Kata-kata itu diucapkan Wapres Adam Malik ketika wartawan bertanya tentang sesuatu persoalan. ”Semua bisa diatur” kemudian menjadi ungkapan yang populer karena sering digunakan berbagai lapisan masyarakat.

Catatan: Usman Gumanti 

News Feed