oleh

Menaker Bolehkan Pengusaha Tunda Atau Cicil Bayar THR

-Berita-129 views

MAMAKOTA,-  Dalam Masa Pendemi Covid-19, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah resmi mengizinkan perusahaan swasta melakukan tunda atau cicil pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan pada tahun ini. Namun, pembayaran THR yang dicicil atau ditunda ini tetap harus diselesaikan dalam tahun 2020.

Izin ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan, dalam Masa Pendemi Covid-19. **Baca juga: THR Untuk PNS Dipastikan Cair Sebelum Lebaran

Melalui surat tersebut, Menaker Ida Fauziah meminta Gubernur memastikan perusahaan membayar THR keagamaan kepada pekerja/ buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski begitu, jika perusahaan tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan, Menaker meminta agar ditemukan solusi, dimana solusi tersebut diperoleh melalui dialog antara perusahaan dan pekerja/buruh.

Dalam surat edaran itu, Ida menyebut, dialog dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi laporan keuangan internal perusahaan yang transparan, dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan. Terdapat berbagai poin yang dapat disepakati, yakni pemberian THR bisa dilakukan secara bertahap atau ditunda.

Hal tersebut tercantum dalam poin 2 huruf a dan huruf b. Bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, maka pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap, demikian isi huruf a poin Nomor 2.

Adapun, dalam huruf b disebutkan, bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan perundang-undangan, maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai jangka waktu yang disepakati.

Selanjutnya, disepakati juga waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR keagamaan. Menteri Ida juga meminta kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh, dilaporkan perusahaan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Menaker juga menegaskan, kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR keagamaan dan denda, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan dan denda kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada 2020.  (*/RM)

News Feed