oleh

Menteri Halim Jengkel Kinerja Kepala Daerah Lambat

-Berita-175 views

MAMAKOTA,- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat Dana Desa yang dicairkan baru Rp 8,4 triliun atau 12 persen dari pagu anggaran tahun ini sebesar Rp 72 triliun.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menilai, lambatnya pencairan Dana Desa karena Kepala Daerah lambat mengajukan permohonan pencairan.

Halim jengkel dengan kondisi itu. Dia mengultimatum kepala daerah untuk secepatnya mengajukan proses pengajuan Dana Desa. “Saya minta Bupati dan Wali Kota segera proses pengajuan Dana Desa maksimal seminggu,” ungkap Halim di Jakarta, kemarin.

Halim menuturkan, pencairan Dana Desa sangat penting. Karena Dana Desa bisa digunakan untuk menanggulangi Covid-19, baik untuk pencegahan maupun penanganan pandemi global ini.

“Arahan Bapak Presiden untuk segera dilakukan percepatan pencairan Dana Desa. Untuk itu, kami imbau kepada Kepala Daerah, agar sesegera mungkin melakukan langkah-langkah pencairan Dana Desa untuk penanganan dan penanggulangan dampak Covid-19,” ujarnya.

Selain itu, Halim menyampaikan, saat ini penyaluran Dana Desa juga tidak maksimal. Hal itu disebabkan sejumlah persoalan.

Antara lain, masih ada beberapa daerah yang belum menetapkan Peraturan Bupati (Perbub)/ Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang tata cara pembagian dan penetepan rincian Dana Desa sehingga menghambat penyelesaian APBDes.

Selain itu, ada sejumlah Kepala Daerah belum menerbitkan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Kantor Pelayanan Pebendaharaan Negara (KPPN) ke Rekening Kas Desa. Dan, masalah ini menghambat Desa yang telah memenuhi syarat untuk menerima penyaluran Dana Desa tahap I. (*/RM)

Komentar

News Feed