oleh

Pakar Epidemiologi Griffith Universtity: Syarat Tatap Muka Sekolah Belum Terpenuhi

-Berita-43 views

MAMAKOTA,- Pakar epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman angkat bicara mengenai rencana pemerintah, untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka di sekolah pada Januari 2021. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus berhati-hati dan matang dalam mengambil langkah, sebelum membuka pembelajaran tatap muka. Sebab, penutupan sekolah selama pandemi – terutama di Jabodetabek – berkontribusi signifikan melandaikan kurva.

Dicky mengatakan, sektor ini bukan satu-satunya sektor penyumbang turunnya kurva. Namun, perannya amat signifikan. Apalagi, saat ini, gelombang satu saja belum selesai. Tapi setidaknya, penutupan sekolah, pesantren, kampus, dan lembaga pendidikan lainnya membantu menekan peningkatan kasus  agar tak terlampau tajam.

“Dari sisi epidemiologi, kondisi saat ini, dan berdasarkan kriteria pelonggaran dari WHO pembukaan sekolah, pesantren dan kampus di seluruh wilayah Indonesia, belum memenuhi syarat untuk tatap muka,” ujar Dicky kepada RMco.id, Sabtu (21/11).

Dicky menambahkan, ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam pembelajaran tatap muka. Pertama, positivity rate belum di bawah lima persen. Kedua, angka kasus harian belum menurun signifikan selama dua pekan berturut-turut. Angka kasus yang turun dalam dua pekan berturut-turut itu, dihitung sejak positivity rate di bawah lima persen. “Ini harus terpenuhi dulu. Demi melindungi anak-anak kita, keluarga dan masyarakat.”

Ia tak menampik, anak-anak dan orang tua mengalami dampak buruk akibat pembelajaran daring. Namun, saat ini, Indonesia memang belum dalam situasi ideal untuk pembelajaran tatap muka. Jika memang segera ingin segera dibuka, jangan fokus pada mekanisme dan sistem pembukaan sektor pendidikan. Fokuslah pada upaya percepatan pelandaian kurva seperti optimalisasi testing, tracing, treatment atau 3T dan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan atau 3M. “Ini satu-satunya cara mempercepat pembukaan. Tapi kan testing kurang. Sudah sembilan bulan lebih lho. Amat tidak setara dan merata. Apalagi tracing. Memang Jakarta sudah, tapi wilayah lain?”

Dicky juga mengingatkan, strategi pengendalian pandemi tidak bisa sektoral. Harus komprehensif dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. “Tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Pemerintah pusat harus sinergi harus membantu. Kita tahu ada kesenjangan di daerah. Di pusat saja belum siap. Apalagi, faktanya, di daerah banyak yang belum tahu dengan pandemi baru ini.” (red/usman)

Komentar

News Feed