oleh

Pemda Diajak Cegah Kematian Dunia Usaha

-Berita-156 views

Kemendagri: Kendurkan Pajak

MAMAKOTA,- Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk melakukan relaksasi pajak bagi dunia usaha. Relaksasi (pengenduran) pajak ini untuk meringankan beban pelaku usaha di tengah ekonomi yang lesu akibat wabah Covid-19.

Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri Safrizal yakin, relaksasi pajak dan retribusi daerah yang dilakukan pemda bakal menjadi dukungan serius agar dunia usaha tetap hidup. “Pemerintah daerah perlu melakukan relaksasi seperti yang dilakukan Presiden. Terutama pajak dan retribusi daerah,” kata Safrizal dalam konferensi pers di Kantor BNPB, Jakarta, Rabu (25/3).

Safrizal juga menyoroti perihal ekonomi mikro yang sangat rentan terkena imbas Covid-19. Maka dari itu, pemerintah bakal mengindentifikasi agar kegiatan ekonomi yang mereka jalankan tetap hidup. “Dalam tekanan tetap berjalan termasuk juga ekonomi mikro perlu di-support diidentifikasi karena ekonomi menurun. Pemerintah akan mengidentifikasi ekonomi bawah ini.”

Penanganan Covid-19 perlu dilakukan secara serentak baik dari level pusat ke level terendah mulai Pemda hingga kecamatan/kelurahan dan RT/RW. Safrizal yakin apabila hal itu dilakukan serentak maka penanganan akan semakin lebih ringan. “Kalau dilakukan secara parsial maka akan terjadi pertukaran saja. Jadi perlu dilakukan serentak dan sekaligus.”

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengumumkan sembilan langkah yang akan diambil Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencegah perlambatan ekonomi serta pemberian bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Sejumlah langkah untuk mengatasi perlambatan ekonomi itu seperti pemberian tambahan dana bagi penerima kartu sembako pemerintah sebesar Rp 50.000 per keluarga sehingga setiap keluarga menerima Rp 200 ribu selama enam bulan.

Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 4,56 triliun. Kemudian, bagi pelaku usaha UMKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan relaksasi kredit UMKM dengan nilai kredit di bawah Rp 10 miliar dengan tujuan usaha, baik kredit dari bank maupun industri keuangan nonbank. (*/UG)

Komentar

News Feed