oleh

Pemerintah dan DPR Sudah Tak Bisa Diharapkan Rakyat

-Politik-54 views

MAMAKOTA,- Pengesahan Undang-Undang Minerba dan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 oleh DPR beberapa hari lalu menunjukkan para penyelenggara negara, dalam hal ini legislatif dan eksekutif, memang sudah sulit dipercaya.

Hal itu diutarakan Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara saat mengisi diskusi daring bertajuk ”Pengelolaan Migas Konstitusional Dalam Lingkup RUU Omnibus Law”, Jumat (15/5).

“Harapan kita kepada para penyelenggara negara itu memang semakin menipis,” ujar Marwan. **Baca juga: Pengamat: Tetap Gelar Pilkada 2020, Pemerintah Tidak Tahu Prioritas

Dia menambahkan, kondisi saat ini memperlihatkan bagaimana eksekutif memengang kendali kekuasaan legislatif. Bahkan, yudikatif pun ditentang, sebagaimana putusan Mahkamah Agung yang telah membatalkan iuran BPJS Kesehatan tapi kemudian dilawan dengan mengluarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

“Kita perlu mempersiapkan diri, yaitu sosialisasi kepada publik. Hal ini masyarakat juga harus tahu bahwa ini adalah masalah besar, di sini enggak beres dan sudah kita rasakan akibatnya.” **Baca juga: NasDem Minta Pelatihan Online Kartu Pra Kerja Dievaluasi

Menurut dia, ketika pemerintah dan DPR sudah tidak diharapkan lagi, maka tidak ada jalan lain kecuali  melakukan perubahan bersama elemen masyarakat. “Jadi harus kita lakukan sendiri, dibimbing Yang Mahakuasa, kita melakukan perlawanan. Saya kira seandainya pandemik nanti sudah berakhir, kita bisa bebas lagi keluar. Saya harap perlawanan itu akan dimulai. Perjuangan tidak pernah berhenti!” (*/UG)

Komentar

News Feed