MAMAKOTA,- Anggota parlemen ramai-ramai mengkritik alokasi dana pembelajaran online Rp 5,6 triliun yang dialirkan melalui Kartu Prakerja. Mereka mengendus aroma nepotisme dibalik proyek itu.
Daripada jadi ‘bancakan’, anggota dewan mengusulkan agar dananya dialihkan sebagai bantuan tunai bagi korban PHK dan dibelikan alat kesehatan bagi tenaga medis yang kini berjuang melawan wabah corona.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyayangkan fungsi Kartu Prakerja yang diharapkan bisa memberikan manfaat bagi para pencari kerja dan buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) malah menjadi bancakan proyek bagi delapan perusahaan platform digital yang ditunjuk untuk menyelenggarakan program pembelajaran online dari Kartu Prakerja. Nilai proyeknya fantastis mencapai Rp 5,6 triliun.
Politikus yang akrab disapa HNW ini tak yakin masyarakat penerima Kartu Prakerja akan mendapat manfaat dari sistem fasilitas pembelajaran online tersebut. Menurut HNW, di tengah wabah virus corona (Covid-19) dan krisis ekonomi saat ini yang dibutuhkan masyarakat itu makan, bukan pelatihan online. **Baca juga: Anggota Dewan Akui Terima Uang Panas untuk Liburan
Justru saat ini, menurut HNW, persepsi yang muncul dari program pembelajaran online ini adalah unsur KKN-nya alias dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme. Terlebih salah satu pelaksana program pembelajaran online itu adalah platform digital ‘Ruang Guru’ yang ternyata milik Staf Khusus Presiden, Adamas Syah Belva Devara.
“Daripada proyek triliunan rupiah itu jadi tuduhan KKN karena diberikan ke “Ruang Guru” yang terhubung dengan oknum stafsus, lebih baik anggaran itu untuk program kesejahteraan rakyat, diberikan kepada jutaan buruh korban PHKakibat Covid 19, dan dibelikan juga APD (alat pengaman diri) bagi tenaga kesehatan,” kata HNW, kemarin.
Sekadar informasi, selain Ruang Guru masih ada tujuh perusahaan platform digital lainnya yang menjadi pelaksana pembelajaran online. Ketujuh platform digital itu adalah; Bukalapak (CEO Rachmad Kaimuddin), Sisnaker, Mau Belajar Apa (Jourdan Kamal), Pintaria (Haruka Edu), Sekolahmu (Najeela Shihab), Tokopedia (Alibaba) dan Pijar Mahir (PT Telkom). **Baca juga: Menang Lawan Pengusaha Mal, Anies Baswedan Dijuluki ”Goodbener”
Kedelapan perusahaan platform digital itu mematok tarif Rp 1 juta per orang bagi pemilik kartu prakerja yang diwajibkan mendaftar untuk mengikuti program pembelajaran online. Dari alokasi anggaran itu diperkirakan kedelapan perusahaan platform digital itu menerima value sebesar Rp 5,6 triliun.
Kembali pada pernyataan HNW. Politikus PKS ini mengatakan alokasi anggaran ini memicu kontroversi di masyarakat. Para staf khusus presiden seolah-olah memanfaatkan posisinya di lingkaran Istana untuk mencari keuntungan di tengah pandemi Covid-19. (*/RM)
