oleh

Presiden: Libatkan NU, MUI, Muhammadiyah

-Berita-20 views

Soal Sosialisasi Vaksin Covid-19

JAKARTA,MAMAKOTA- Presiden Joko Widodo minta Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, dan Muhammadiyah dilibatkan untuk menyosialisasikan vaksin korona.

Permintaan ini disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas tentang Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi yang disiarkan secara streaming, dari Istana Negara, kemarin. Awalnya, Jokowi meminta menterinya menjelaskan soal vaksin secara komprehensif ke publik. Mulai dari manfaat vaksin dan peta jalan atau roadmap vaksinasi, sampai kehalalan vaksin. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi disinformasi atau hoaks di berbagai platform media.

Untuk menjelaskan kepada masyarakat, Jokowi meminta Menteri BUMN Erick Thohir dan Menkominfo Johnny G Plate menyiapkan strategi komunikasi publik. Selain itu, para menteri ini juga diminta melibatkan MUI, NU, dan Muhammadiyah.

“Kita libatkan dari awal, MUI, organisasi keagamaan NU, Muhammadiyah, dan Ormas lainnya. Terutama dalam menjelaskan soal manfaat vaksin dan meyakinkan kepada umat mengenai kehalalan dari vaksin ini,” titah Jokowi.

Selain itu, Jokowi berpesan agar pelatihan dan simulasi vaksinasi Covid-19 terus dilakukan. Tenaga kesehatan, tenaga keamanan, dan relawan harus terlibat. Hal itu tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19 mesti dipastikan. “Artinya, kalau disuntik betul-betul melalui sebuah tahapan-tahapan, uji klinis yang benar,” wanti-wantinya.

Masalah keamanan dan keefektifan vaksinasi menjadi salah satu hal yang penting. Lantaran menyangkut kepercayaan masyarakat.

“Ada satu saja yang masalah, nanti bisa menjadikan ketidakpercayaan masyarakat akan upaya vaksinasi ini,” ucap Jokowi, mengingatkan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menegaskan, pemerintah ingin vaksinasi cepat dilakukan. Namun, jangan sampai karena tergesa-gesa ingin vaksinasi, kaidah-kaidah standar kesehatan ini dinomorduakan. “Tidak bisa.”

Jokowi tak ingin timbul persepsi pemerintah tergesa-gesa atau terburu-buru, tanpa mengikuti koridor-koridor ilmiah yang ada. “Tolong ini betul-betul kita lalui semuanya. Meskipun kita ingin dipercepat,  sekali lagi hal-hal tadi jangan sampai dilupakan.”

Selain itu, Jokowi juga bicara soal pengenaan biaya vaksinasi secara mandiri. Hal itu harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung secara cermat. “Disiapkan aturan sejak awal dan saya minta harganya bisa terjangkau.”

Dikonfirmasi soal arahan Presiden itu, Ketua PBNU KH Marsudi Syuhud mengaku pihaknya belum dilibatkan dalam sosialisasi vaksin Covid-19. Namun, NU siap jika nantinya hal itu terjadi.

“Ya, itu kan untuk menjaga jiwa ya. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat,” ujarnya tadi malam.

Bagaimana dengan Muhammadiyah? Dalam diskusi daring dengan tema Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Amin, kemarin, anggota Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Wawan Gunawan Abdul Wachid sempat bicara soal vaksin.

Menurutnya, vaksin Covid-19 yang unsur tak halalnya masih dibahas, boleh digunakan dalam keadaan darurat. “Boleh jadi itu dimungkinkan. Buat pihak-pihak tertentu karena alasan kedaruratan silahkan saja.”

Penggunaan vaksin yang mengandung unsur tak halal tersebut dapat atau bisa digunakan selama vaksin halal belum ada. Tapi, jika vaksin halal berhasil ditemukan, harus segera beralih.

Sementara MUI, sudah terlibat mulai dari perencanaan, pengadaan, pertimbangan kehalalan vaksin, hingga proses audit di pabrik. Wapres Ma’ruf Amin memastikan, MUI akan terus terlibat hingga proses sosialisasi.

“MUI akan terus terlibat dalam mensosialisasikan vaksinasi Covid-19 ke masyarakat luas,” ujar Kiai Ma’ruf, dalam video yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/10).

Kiai Ma’ruf memastikan, vaksin yang beredar nantinya sudah melalui sertifikasi halal oleh MUI. Namun, jika tidak halal pun, tetap bisa digunakan.

“Vaksin itu tetap bisa digunakan walau tidak halal saat darurat, tapi harus ada ketetapan yang dikeluarkan oleh MUI,” tegas eks Ketum MUI ini. Hal yang sama, ujar Ma’ruf, pernah terjadi dalam kasus vaksin meningitis. (Red/Usman)

News Feed