oleh

Silakan Berkuasa

Istana memang selalu menarik minat banyak orang. Kini, soal siapa yang akan menjadi penghuni Istana pada 2024 sudah mulai menjadi bahan pembicaraan. Sejumlah nama disebut sebagai “orang yang paling mungkin” menjadi presiden pengganti Joko Widodo. Misalnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ada partai politik yang berterus terang, sejak sekarang, bakal mencalonkan kadernya pada pilpres empat tahun mendatang. Ada juga partai yang masih menutup rapat-rapat (atau malu-malu kucing) soal nama capres yang akan diusung. Mungkin orang-orangnya rendah hati, boleh jadi juga rendah diri. Ada pula partai yang masih melihat arah angin atau menanti sosok yang paling pas untuk diusung, orang luar partai pun tak jadi soal, asalkan jelas siapa dapat apa dan berapa.

Partai Golongan Karya, misalnya, sudah menyebut akan memasang Airlangga Hartarto, sang ketua umum. Alasannya, guna menaikkan elektabilitas Golkar pada 2024. Akan tetapi, pemunculan nama Airlangga sebagai capres barangkali juga untuk mengetes pasar, siapa tahu laku. Namanya juga ikhtiar.

Orang mendirikan atau bergabung dengan partai politik memang untuk meraih kekuasaan, termasuk kekuasaan yang paling tinggi: presiden. Boleh? Ya, boleh. Berikhtiar menjadi orang yang paling berkuasa di negeri ini tentu tidak dilarang. Jalurnya, ya partai politik itulah.

Kursi RI-1 yang sekarang diduduki Jokowi memang seperti magnet. Tidak mengherankan jika kini lahir partai-partai baru yang dibidani orang-orang lama. Mereka membuat kendaraan baru untuk mencapai Istana pada 2024. Semuanya hakulyakin meraup banyak suara dalam pemilihan legislatif (pileg), sehingga kalaupun pilpres dan pileg tetap dilaksanakan serentak, setidaknya mereka masuk hitungan dalam penyusunan kabinet. Dan di parlemen pun mereka pasti mendapat jatah kursi pimpinan. Begitulah hitung-hitungannya.

Semua pendiri partai-partai baru adalah orang-orang terkenal di tingkat nasional. Popularitas memang bekal yang penting untuk menarik minat masyarakat menentukan pilihan dalam pileg. Akan tetapi, pengalaman membuktikan, pada Pemilu Serentak 2019, partai-partai yang dipimpin orang-orang beken, gagal masuk parlemen karena perolehan suaranya tidak memenuhi parliamentary threshold (ambang batas parlemen). Padahal, popularitas caleg partai-partai itu pun tidak diragukan lagi. Itu juga yang terjasdi pada pileg-pileg sebelumnya. Jadi, jangankan menjadi pemeran utama (RI-1) atau pemeran pembantu (RI-2), menjadi figuran di Senayan pun tidak.

Memegang kekuasaan itu baik-baik saja. Silakan berkuasa. Bagaimana cara mendapatkan dan menggunakannya, itulah yang selalu menjadi persoalan. (Usman Gumanti)

News Feed