oleh

Soal Reshuffle, Hasto Coba Kasih Masukan ke Presiden

-Politik-84 views

MAMAKOTA,- Keputusan Presiden membubarkan 10 lembaga yang dianggap tidak efisien kurang mendapat respons dan rakyat rupanya lebih tertarik isu perombakan kabinet. Tentang reshuffle, Sekjen DPP PDiP Hasto Kristiyanto memberi masukan: kalau Jokowi mau reshuffle, sebaiknya setelah Pilkada Serentak 2020, 9 Desember.

Lima bulan berlalu, seusai Jokowi marah-marah dalam sidang kabinet, isu reshuffle timbul tenggelam. Kadang-kadang menguat, lalu hilang lagi. Kini, wacana itu kembali menguat setelah Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo ditangkap KPK. Namun, hingga kemarin, Jokowi belum memberi sinyal apakah akan segera me-reshuffle kabinet. Jokowi justru mengambil keputusan membubarkan 10 lembaga.

Keputusan ini tertuang dalam peraturan presiden yang diteken Jokowi sejak Kamis, 26 November, dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, bunyi kalimat pembuka di poin menimbang yang tercantum pada Butir a Perpres.

Status Perpres tersebut sekaligus mencabut enam perpres dan dua kepres masa lalu. Yakni, Perpres 16/2005, Perpres 83/2006, Perpres 27/2008, Perpres 11/2014, Perpres 50/2014, Perpres 8/2016, Kepres 55/1989, Kepres 52/2004.

Adapun 10 lembaga yang dibubarkan, yakni Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi indonesia.

Keputusan membubarkan lembaga, bukanlah hal baru di era pemerintahan Jokowi. Tercatat, Jokowi sudah membubarkan 23 lembaga. Di luar 10 lembaga yang baru dibubarkan, sehingga totalnya sampai saat ini, ada 33 lembaga yang dibubarkan Jokowi.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan, pembubaran lembaga ini dilakukan agar pemerintah bisa bergerak lebih lincah, khususnya dalam menyelesaikan krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Tidak menutup kemungkinan, gelombang pembubaran lembaga masih terus berlanjut.

Bisa jadi. Kita masih mengkaji (lembaga) yang nonstruktural. Nonkementerian yang fungsinya bisa diintegrasikan ke Kementerian, kata Donny, dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.

Bagaimana dengan reshuffle kabinet? Donny mengaku belum tahu pasti kapan reshuffle dilakukan. Tentu saja hanya Presiden yang tahu dan memutuskan.
Donny juga meluruskan pendapat kasus yang menimpa Edhy Prabowo sebagai pintu masuk dilakukannya reshuffle.

Kata dia, pergantian menteri di KKP harus dipisahkan dengan reshuffle yang lebih luas. Karena kasus yang menimpa Pak Edhy itu tentu saja perlu pengganti. Tapi apakah akan dilanjutkan dengan kementerian lain atau tidak, itu hal lain. Pospos lain tentu saja pertimbangannya kinerja.

Namun, Donny tidak menampik kemungkinan reshuffle masih sangat terbuka. Presiden, kata dia, memang mem butuhkan sosok yang mampu membantunya menghadapi pandemi Covid19. Persisnya kapan, ia mengaku belum tahu. Presiden kan selalu bilang bisa minggu depan, bulan depan, atau tahun depan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan bocoran soal reshuffle. Kata Hasto, reshuffle kemungkinan dilakukan seusai pelaksanaan Pilkada Serentak, 9 Desember mendatang.

Menurutnya, agenda politik utama saat ini adalah memastikan pilkada berjalan demokratis, aman, damai, luber, jurdil dan mengikuti seluruh ketentuan protokol pencegahan Covid-19.
Atas dasar hal tersebut, maka berbagai desakan untuk melakukan reshuffle tidaklah tepat, kata Hasto kepada Rakyat Merdeka tadi malam.

Menurutnya, reshufle hanya bisa ter jadi atas kehendak Presiden. Bukan me lalui tekanan politik. Sekiranya akan dijalankan oleh Presiden, sebaiknya setelah pelaksanaan Pilkada, tambahnya, seakan memberi clue.

Di internal parpol pendukung pemerintah, desakan untuk melakukan reshuffle makin kuat. Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor menilai kinerja kabinet saat ini belum optimal.

Sudah harus dilakukan reshuffle. Karena kinerja kabinet sekarang belum maksimal. Jadi, kita kembalikan kepada Presiden yang punya kewenangan melakukan reshuffle, ujar Ferry dalam pesan singkatnya kepada Rakyat Merdeka tadi malam.

Sekjen PPP Arsul Sani yang juga menjabat Wakil Ketua MPR mengatakan, kasus yang menimpa Edhy bisa menjadi faktor bagi Jokowi melakukan kocok ulang kabinet. Arsul mengatakan, Jokowi tidak pernah menutup kemungkinan untuk melakukan reshuffle.

Meski begitu, Arsul menyerahkan kepada Jokowi terkait langkah yang akan di tempuh untuk mengisi kekosongan Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini. Soal yang mana pilihan Presiden, ya bagi PPP itu kita tunggu saja, karena itu semuanya ada dalam wilayah prero gatif Presiden.

Dihubungi terpisah, pengamat politik Hendri Satrio menilai, kasus Edhy dan pembubaran 10 lembaga bisa menjadi momentum untuk melakukan pembenahan besar-besaran. Salah satunya lewat perombakan kabinet.
Ini momentum bagi Pak Jokowi untuk memperbaiki kabinet dan berlari, kata Hensat, sapaan karibnya, tadi malam. (red/usman) 

News Feed