oleh

Stafsus Menteri Kerap Jadi Jembatan Korupsi

-Politik-98 views

Kini Lagi Jadi Buah Bibir

 

MAMAKOTA,- Jabatan staf khusus (stafsus) menteri lagi menjadi buah bibir. Pamor “tangan kanan” menteri ini tercoreng karena kerap dijadikan jembatan korupsi. Itulah yang terjadi pada Edhy Prabowo dan Imam Nahrawi. Keduanya memanfaatkan stafsus, yakni Edhy selaku Menteri Kelautan dan Perikanan dan Imam sebagai Menteri Pemudan dan Olahraga.

Dalam kasus terakhir, ada dua stafsus Edhy yang ditahan KPK: SAF dan APM. Satu di antaranya sempat buron, hingga akhirnya menyerahkan diri. Penahanan dua stafsus itu adalah buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap ekspor benih lobster di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (25/11).

Sebelum ditangkap KPK, stafsus ini sempat bikin gusar Effendi Ghazali. Orang yang dipercaya Edhy sebagai Ketua Komisi Pemangku-Kepentingan dan Konsultasi Publik (KP2) KKP ini berdebat dengan stafsus menteri di grup WhatsApp tim internal KKP.

“Saya mengirimkan 7 pertanyaan kepada Staf Khusus,” ungkap Effendi dalam sebuah webinar, Senin (30/11).

Ia melihat terdapat kejanggalan dalam pengaturan asosiasi eksportir, penentuan jasa perusahaan pengiriman, hingga tingginya harga pengiriman benur yang mencapai Rp 1.800 per ekor. Jauh di atas harga wajar, yang berkisar Rp 200-300 per ekor.

Pertanyaan itu diajukan karena dua stafsus Edhy ini juga merangkap sebagai Ketua dan Wakil Ketua Tim Uji Tuntas atau Due Dilligence. Mereka adalah Andreau Pribadi dan Safri. Namun, Effendi mengaku tak mendapat jawaban yang memuaskan. Karena sang stafsus mengklaim ekspor akan tetap jalan terus selama didukung Presiden dan nelayan tidak demo.

Di kasus Nahrawi, juga sama. Sama-sama kasus OTT suap dan ikut menyeret stafsusnya. Dua stafsus ikut diperiksa KPK gara-gara suap alokasi dana hibah Kemenpora ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Hasilnya, asisten pribadi alias aspri Menpora, Miftahul Ulum, yang pada pertengahan Juni lalu divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Sementara Nahrawi divonis tujuh tahun penjara.

Jabatan stafsus milenial Presiden juga tidak luput dari sorotan, meskipun tidak sampai ditangkap KPK. Hingga dua stafsus milenial, yang juga merupakan bos start up, yakni Adamas Belva Syah Devara (Ruang Guru) dan Andi Taufan Garuda Putra (PT Amartha Fintek) mundur gara-gara tudingan konflik kepentingan.

Kendati demikian, jabatan stafsus masih ngetren saja, termasuk di KPK. Pimpinan lembaga antirasuah itu malah kini ikut punya stafsus. Keberadaan mereka diatur dalam peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020. Kebijakan ini mengundang banyak kritik. Mulai dari pegiat antikorupsi hingga eks pimpinan KPK. Termasuk mantan Jubir KPK Febri Diansyah. Menurut Febri, struktur baru itu membuat KPK lebih gemuk.

“Belum lagi ada risiko bertentangan dengan Undang-Undang KPK yang telah secara terbatas menyebut struktur KPK,” kata Febri dalam obrolan WhatsApp dengan Rakyat Merdeka tadi malam. “Yang dibutuhkan KPK saat ini adalah membuktikan bekerja secara konkret. Cukuplah sederetan kontroversi yang hanya akan membuat kredibilitas KPK terus turun di publik,” tambahnya.

Senada, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta jabatan stafsus di berbagai jenjang pemerintahan dihapus saja. Sebab, posisi ini kebanyakan diisi oleh teman separtai atau tim sukses. Apalagi, tugas dari stafsus sebetulnya bisa dikerjakan oleh pejabat fungsional.

“Dihapus aja. Karena lebih banyak buruk daripada baiknya. Juga memboroskan anggaran negara untuk gajinya,” ujar Boyamin kepada Rakyat Merdeka tadi malam.

Berbeda dengan Ombudsman. Anggotanya, Adrianus Meliala, menilai jabatan stafsus tidak perlu dihapus, khususnya di kementerian. Karena sebagai politisi atau teknokrat karier dari luar kementerian, maka seorang menteri itu perlu teman atau kolega guna masuk dalam irama birokrasi dan komunitas birokrasi yang dibawahinya.

“Itulah tugas staf khusus,” kata Andrianus kepada Rakyat Merdeka tadi malam.

Tugas lainnya, sebut dia, adalah menjembatani sang menteri dengan lingkungan eksternal yang kemungkinan kurang dikuasai. Ia meyakini, jika memiliki motivasi yang clear dan tujuannya positif, maka peran staf khusus justru baik.  “Dalam rangka mendorong kinerja menteri dan kementerian tersebut.” (red/usman)

News Feed