oleh

Tangani Virus Corona Pemerintah Siapkan 62,3 Triliun

-Berita, Hukum-177 views

MAMAKOTA,- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisaris Jenderal Firli Bahuri mengingatkan, siapapun untuk tidak melakukan korupsi terhadap anggaran bencana. Dia mengingatkan ancaman hukuman mati bagi koruptor dana bencana.

“Kami berharap itu (korupsi dana corona) tidak terjadi. Masa sih, kondisi rakyat lagi susah terus ada oknum yang korupsi,” kata Firli.

Firli menegaskan, ancaman pidana mati bagi mereka yang menyelewengkan dana bantuan bencana diatur UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hal ini, kata dia, diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 1999 ten tang Tipikor.

Ancaman hukuman mati bagi koruptor dana bencana tertera di Pasal 2 ayat 2 UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ayat 1 berbunyi “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.”

Ayat 2 menegaskan “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam penjelasan ayat 2, diterangkan “keadaan tertentu” maksudnya adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi jika dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, sesuai UU yang berlaku. Keadaan tertentu, misalnya saat terjadi bencana alam nasional atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. (*/RM)

Komentar

News Feed