oleh

Tawaran Ngutang Pinjaman Online Ilegal Semakin Marak

-Hukum-164 views

MAMAKOTA,- Di tengah pandemi Covid-19 seperti ini, makin maraknya pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan seperti tawaran pinjaman online dari fintech ilegal.

Dalam data yang dirilis per April 2020 oleh Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada 81 fintech peer to peer lending (P2P) ilegal. Satgas juga menghentikan 18 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang, yang berpotensi merugikan masyarakat.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Tumbur Pardede melihat, makin banyaknya bermunculan fintech lending ilegal lantaran belum adanya regulasi yang membatasi dan mengatur secara khusus industri ini.

Saat ini, kata Tumbur, harusnya ada dua jenis regulasi yang dinilai vital bagi industri P2P lending. Pertama, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan undang-undang yang secara khusus mengatur soal fintech, baik lending maupun payment.

“Hanya saja hingga saat ini, Undang-Undang PDP belum kunjung disahkan, sementara peraturan yang khusus mengatur fintech pun tak kunjung datang. Alhasil fintech ilegal bergerak dengan cara mencuri data pribadi,” ucapnya.

Karena apa, kata Tumbur, pihak kepolisian maupun Kemenkominfo kesulitan memberantas hal ini. Sementara Satgas Waspada Investasi OJK hanya bisa mengambil langkah tindak lanjut ketika ada pengaduan.

Sebelumnya, Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing membeberkan modus penawaran investasi 18 perusahaan ilegal yang terjaring pihaknya. Ia meyakini aksi fintech tersebut sangat merugikan karena memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu, dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar.

“Di kondisi seperti sekarang, masih marak penawaran fintech lending ilegal yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sasaran mereka adalah masyarakat yang membutuhkan uang cepat untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif,” ujarnya.

Penawaran pinjaman dari fintech lending yang tidak berizin jelas sangat merugikan, karena selain mengenakan bunga tinggi dan jangka waktu pinjaman pendek. Mereka juga akan meminta akses semua data kontak di handphone si peminjam.

“Ini sangat berbahaya, karena data ini bisa disebarkan dan digunakan untuk alat mengintimidasi saat penagihan,” jelasnya.

Pihaknya meminta masyarakat yang terpaksa memanfaatkan pinjaman fintech lending, menggunakan dananya untuk kepentingan yang produktif. Dan bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai waktu perjanjian. (*/RM)

Komentar

News Feed