oleh

Virus Korupsi Sama Jahatnya Dengan Covid-19 (1)

-Hukum-162 views

MAMAKOTA,- Minggu pagi, 5 April 2020, beredar teks berjalan di sejumlah stasiun televisi berisi penegasan Prof. Mahfud, MD, Menteri Koordinaor Polhukam yang menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membebaskan narapidana koruptor.

“Pemerintah sampai sekarang tidak merencanakan merevisi PP No 99 tahun 2012, sehingga tidak ada rencana pemerintah memberikan remisi atau pembebasan kepada pelaku atau terpidana korupsi……. Sudah clear, ya ?” begitu kata-kata Prof. Mahfud lewat video singkat yang diviralkan ke media sosial.

Saya sempat menerima video tsb. dan membacanya secara lengkap dan saksama kata per kata. Mahfud tampaknya GERAH membaca ramainya berita di semua media tentang rencana Yasonna Laoly membebaskan narapidana korupsi. Berita itu beredar luas setelah Menkumham menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR-RI pada 1 April 2020.

Dibantai oleh sanggahan keras Menko Polhukam, Yasonna tidak kalah gerah, bahkan sewot. Dalam sekejap beredar pula moving caption berisi Yasonna di sejumlah layar televisi yang membantah dirinya “akan membebaskan napi kourpsi dengan dalih pencegahan wabah Covid-19.”

Bantah versus bantah, siapa yang benar? Betulkah Menkumham bermaksud membebaskan napi koruptor? Kalau tidak, mengapa berita itu beredar dari Sabang sampai Merauke dengan magnitude yang keras dan mendapatkan kecaman dari seluruh penjuru Nusantara?

Tudingan terhadap Yasonna tersebut muncul ketika Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan aturan ihwal pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi guna meminimalisir penyebaran virus Corona dan penyakit Covid-19.

“Saya disebut mau meloloskan napi narkoba dan kasus korupsi seperti sudah beredar beberapa waktu lalu di media massa. Itu tidak benar!” ucap Yasonna melalui keterangan tertulis, kemarin.

Di DPR pada tanggal 1 April 2020, Menkumham memang mengusulkan supaya Peraturan Pemerinmtah No. 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan segera direvisi untuk mencegah penyebaran virus Corona di lembaga pemasyarakatan. Dua alasan yang dikemukakan Yasonna mengapa PP tsb. perlu direvisi: karena kondisi lapas sudah melebihi kapasitas.

Ada empat kriteria narapidana yang bisa dibebaskan dengan revisi PP No. 99 tahun 2012; mulai dari terpidana narkoba hingga koruptor berlanjut usia dengan syarat yang ketat, begitu kata Menteri Kumham dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR RI tanggal 1 April 2020. Di depan Komisi III DPR RI, Yasonna juga merinci hingga 1 April 2020 sekitar 5.556 narapidana telah dibebaskan guna mencegah penyebaran virus corona di Lapas.

Keputusan membebaskan 5.000 lebih napi merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19. PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Menkumham bahkan menargetkan pembebasan sekitar 30.000 hingga 35.000 narapidana melalui peraturan tersebut. Mengenai napi korupsi, Yasonna menyatakan tidak seluruh napi korupsi akan dibebaskan. Dia mengusulkan kriteria yang ketat lewat revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Menurut Menteri kader PDIP itu, hanya napi korupsi yang berumur di atas 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan yang akan bebas. Jelas sekali, Yasonna memang sudah punya NIAT SUNGGUHSUNGGUH untuk membebaskan napi korupsi [hanya saja] dengan embel-embel syarat ketat, yaitu berumur di atas 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan.

Jelas, itu BUKAN syarat ketat namanya! Hal itu berarti SEMUANAPI KORUPSI BERUSIA DI ATAS 60 TAHUN DAN SUDAH MENJALANI MASA TAHANAN 2/3 berhak (eligible) untuk langsung dibebaskan dari penjara. Edan dan busuk kan wacana ini? Yasonna memanfaatkan masalah Covid-19 sebagai tameng untuk membela para koruptor! Menteri Kumham yang satu ini, jelas, lupa salah satu tujuan pokok gerakan Reformasi di negara kita adalah untuk menghancurkan kekuatan koruptor yang merupakan kolusi antara oknum pejabat pemerintah, pengusaha dan oknum wakil rakyat.

Maka, salah satu konsideran penting terbitnya TAP MPR No. XI tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berbunyi: “bahwa tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguhsungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdayaguna dan berhasilguna”. (*/bersambung)

Oleh: Prof. Tjipta Lesmana – Pengamat Politik Senior

News Feed