oleh

Virus Korupsi Sama Jahatnya Dengan Covid-19 (habis)

-Hukum-128 views

MAMAKOTA,- Tentang kejahatan luar biasa (extraordinary crime) korupsi, Prof. Laura Underkuffler, pakar hukum pidana yang tersohor di Cornell Law School pada 2013 menulis “Dampak merusak (destructive effects) korupsi jauh lebih luas jika dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan nonluarbiasa dan [korupsi] menghujamkan radang padagagasan tentang kebaikan bersama dalam kehidupan bernegara.

Watak buruk penggerogotan kelembagaan ini meletakkan korupsi sebagai suatu ancaman serius bagi keberlangsungan komunitas politik. Oleh sebab itu, ia tidak bermoral !” Akibat “virus korupsi”, suatu sistem politik bisa menjadi berkarat, menyimpang, dan membusuk.

Jelas, virus korupsi sama bahayanya dengan virus corona! Covid-19 mematikan ribuan nyawa manusia dalam tempo 1-3 minggu, sedang virus korupsi merampok dana pembangunan sedemikian rupa sehingga puluhan juta rakyat kehilangan akses sandang pandang, pendidikan dan kesehatan yang lambatlaun juga akan mematikan nyawa mereka, paling tidak membuat mereka jatuh ke jurang kemiskinan untuk waktu puluhan tahun.

Maka, sama terhadap covid-19, virus korupsi pun harus diperangi terus-menerus tanpa ampun. Koruptor kakap, dan koruptor elite tidak boleh diampuni dengan alasan apa pun. **Baca juga: Virus Korupsi Sama Jahatnya Dengan Covid-19 (1)

Itu pula sebabnya kenapa Presiden Xi Jin-pin pernah berkoar dengan ekspresi wajah marah: saya tidak pernah ragu menghukum seberatnya koruptor yang merusak negara! Jokowi pun bertekad memberantas korupsi ketika berkampanye untuk Pilpres 2014 karena menyadari jahatnya dampak dari “virus korupsi”.

Maka, salah satu butir “Nawacita” yang diluncurkannya bersama Jusuf Kalla ketika itu berbunyi “Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.”

Argumentasi Yasonna bahwa narapidana korupsi, narkoba dan terorisme – sama dengan napi kejahatan umum – punya hak juga dibebaskan kalau sudah berusia lebih darei 60 tahun dan menjalani hukuman lebih dari 2/3 HARUS DITOLAK, apalagi dengan alasan karena “daya imun tubuhnya [sudah] lemah.”

Berdasarkan catatan data Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, napi korupsi yang usianya telah melebihi 60 tahun sebanyak 90 orang. Sedangkan yang telah menjalani 2/3 masa hukumannya per 31 Desember 2020 tinggal 64 orang.

Dari 64 nama napi itu, beberapa di antaranya mendapat sorotan tajam publik seperti kasus mereka disidangkan di pengadilan seperti Setya Novanto, Jero Wacik, OC Kaligis, dan Patrialis Akbar. Total napi korupsi yang akan bebas jika Yasonna berhasil merevisi PP No. 99 Tahun 2012 sekitar 300 orang.

 Jika Presiden Jokowi termakan bujuk-rayu Yasonna Laoly untuk membebaskan sekian ratus napi korupsi – dengan argumentasi perikemanusiawaan dan mencegah penyebaran covid-19 di lembaga pemasyarakatan — melalui revisi PP No 99 tahun 2012, RUSAKLAH integritas Jokowi! Mudah-mudahan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD yang mantan pegiat anti-korupsi juga tidak tinggal diam. Jaga integritas Jokowi, Profesor!!! (*/habis)

Oleh: Prof. Tjipta Lesmana – Pengamat Politik Senior

News Feed