oleh

Volunteer Corona Papua Tunggu Sikap Presiden 3 x 24 Jam

-Hukum-186 views

Terkait Revisi Keputusan Menhub 25/2020

MAMAKOTA,- Tren perkembangan kasus Covid 19 di Provinsi Papua terus menunjukkan peningkatan. Pada 6 Mei 2020 angka pasien positif 248, meninggal tujuh, sembuh 63, dirawat 178, pasien dalam pengawasan atau PDP 390, dan orang dalam pemantauan atau ODP 2.469.

Itulah sebagian dari surat terbuka Volunteer Corona Papua untuk Presiden Republik Indonesia yang diterima redaksi pada hari ini, Kamis (7/5). **Baca Juga: Volunteer Corona Papua Tawarkan Delapan Poin Usulan

Dalam surat terbuka kepada Presiden itu, Volunteer Corona Papua yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan dan profesi mengapresiasi kerja-kerja pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mencegah penyebaran virus korona dengan pembatasan arus penumpang keluar dan masuk wilayah Papua pada 25 Maret 2020, sejak ditemukan tujuh orang positif pada medio Maret 2020. ** Baca Juga: Volunteer Corona Papua Somasi Presiden

Selanjutnya dikemukakan bahwa pada 5 Mei 2020 Gubernur Papua dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah kembali menandatangani Kesepakatan Bersama Provinsi Papua tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Covid 19 yang dalam Poin 3 menegaskan, “Pembatasan keluar masuk orang dari dan keluar Provinsi Papua berlaku selama 14 hari mulai tanggal 7 s/d 21 Mei 2020 melalui penerbangan/pelayaran komersial, ASDP, lintas batas darat/laut negara maupun lintas batas laut antarwilayah, termasuk dari dan ke wilayah Anim Ha, Mee Pago, La Pago, Saireri, dan Mamta, kecuali untuk keperluan dan kepentingan logistis dan bahan pokok, bahan bakar, logistic kesehatan dan obat obatan, tenaga medis dan evakuasi pasien, struktur perbankan, pergantian kru pesawat, emergensi keamanan, dan kegiatan kedinasan yang penting dan mendesak”.

Sehubungan hal tersebut, Volunteer Corona Papua hendak melayangkan Somasi kepada Presiden Republik Indonesia cq Menteri Perhubungan Republik Indonesia terkait Rencana Surat Edaran Menteri Perhubungan atas revisi Keputusan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idulfitri 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Covid 19 yang intinya semua moda transportasi dibuka kembali.

Adapun hal-hal yang mendasari diajukanya somasi ini adalah sebagai berikut:

Bahwa Kesepakatan Gubernur Papua dan Forkompinda Provinsi Papua tanggal 5 Mei 2020 di Jayapura sudah tepat dan patut dipertahankan demi kemaslahatan bangsa dan negara Bahwa kesepakatan tersebut telah sesuai dengan amanat Undang-undang No.21 Tahun 2001 Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

Bahwa Menteri Perhubungan RI pada tanggal 6 Mei 2020 akan menerbitkan edaran pemberian izin operasi transportasi baik darat, laut maupun udara di seluruh wilayah Indonesia termasuk Provinsi Papua.

Bahwa pernyataan Menteri Perhubungan RI tersebut telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarkat terlebih bertentangan dengan Pernyataan Presiden RI tentang larangan mudik dalam rangka menekan peningkatan penyebaran Covid 19 hingga tanggal 6 Juni 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka atas nama masyarakat sipil di Tanah Papua kami yang tergabung dalam tim Volunteer Corona Papua menegaskan:

  1. Bapak Presiden RI dalam 3 x 24 jam memerintahkan Menteri Perhubungan RI untuk tidak merevisi Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Covid 19 karena telah sesuai kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh Gubernur Papua dan Forkopimda Provinsi Papua tanggal 5 Mei 2020.

Ditegaskan, jika somasi tersebut tidak diindahkan, aktivis Volunteer Corona Papua, antara lain Pieter Ell, Frederika Korain, dan Benyamin Gurik, akan menempuh proses hukum. (*)

Komentar

News Feed