oleh

Wiranto Berhak Dapat Kompensasi Rp 65 Juta

LPSK: Dia Korban Tindak Pidana Terorisme

MAMAKOTA,- Wiranto, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, kini sedang diperjuangkan untuk mendapatkan uang kompensasi Rp 65 juta dari negara. Kompensasi diajukan oleh LPSK terkait insiden penusukan yang terjadi pada 10 Oktober 2019 di Pandeglang, Banten.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Maneger Nasution mengatakan, sekalipun sampai saat ini Wiranto tidak melakukan tuntutan apa pun, Wiranto merupakan korban tindak pidana terorisme sehingga berhak atas kompensasi itu dan LPSK wajib memfasilitasinya.

“Meskipun Wiranto tidak memintanya, sesuai dengan perintah undang-undang, maka LPSK harus memfasilitasi itu. Jadi di dalam undang-undang itu, kalaupun korban tidak mengajukan, LPSK wajib mengajukan kepada negara agar yang bersangkutan mendapatkan kompensasi,” kata Maneger dalam keterangan tertulis, Jumat (10/4).

Merujuk ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, kompensasi merupakan hak dari korban tindak pidana terorisme dan merupakan kewajiban negara terhadap korban tindak pidana terorisme. Untuk korban terorisme, pengajuan kompensasi ke LPSK harus disertai dengan bukti berupa surat keterangan dari kepolisian, yakni Densus 88 Antiterorisme maupun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Untuk kasus penusukan Wiranto, menurut Maneger, pernyataan dari kepolisian sudah cukup kuat bahwa insiden tersebut merupakan tindak terorisme.

“Kompensasi tersebut sudah diajukan ke pengadilan. Uang kompensasi akan diberikan apabila diputus oleh pengadilan dan Wiranto berhak menerimanya,” katanya.

Kasus penusukan yang terjadi terhadap Wiranto, pensiunan jenderal yang kini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), telah memasuki persidangan. Syahrial Alamsyah alias Abu Rara (51) beserta istrinya Fitri Adriana (21) yang merupakan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) telah menjalani persidangan pada Kamis (9/4).

Mereka diadili dengan tuduhan upaya melakukan pembunuhan. Persidangan dilakukan melalui konferensi video di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terkait kekhawatiran penularan virus korona. Pengacara dan hakim yang mengenakan masker mendengarkan pembacaan dakwaan terhadap dua orang pelaku ini.

Jaksa penuntut umum Herry Wiyanto mengatakan, perbuatan Abu Rara dan istrinya diatur dan diancam menurut Pasal 15 juncto Pasal 6 juncto Pasal 16 UU 5/2018 tentang Perubahan Atas UU No 15/2003 tentang Penetapan Perppu No 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. (*/UG)

Komentar

News Feed