oleh

Yasonna Bantah Manfaatkan Kesempatan dalam Kesempitan

-Hukum-165 views

Soal Pembebas Napi Narkoba dan Korupsi

MAMAKOTA,- Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly membantah telah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Dia memberikan penjelasan tentang Peraturan Menkuham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Yasonna juga menjelaskan perihal Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Mengatur Pelaksanaan Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi.

“Saya disebut mau meloloskan napi narkoba dan kasus korupsi. Seperti sudah beredar beberapa waktu lalu di media massa. Itu tidak benar,” jelas Menkumham Yasonna Laoly, Sabtu (4/4).

Menteri Yasonna Laoly menjelaskan empat poin terkait Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020. “Langkah ini dilakukan Kemenkuham untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, maupun lembaga pembinaan khusus anak.”

Setelah itu, menurut dia, dikeluarkan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020.

“Khusus napi yang sudah menjalani masa dua pertiga pidana dan anak yang sudah menjalani setengah masa pidana,” tambahnya.

Sekadar informasi, Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 itu tidak terkait PP 99/2012. Sebab pada 1 April lalu Menkumham bersama anggota Komisi 3 DPR sudah membahas Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020.

“Tidak ada langkah Kemenkumham yang ditutupi dalam mencegah penularan dan pencegahan Covid-19 di lapas, rutan, dan LPKA. Itu lewat rapat berlangsung secara virtual,” jelas Yasonna.

Poin kedua, Menkumham sudah mengatakan kepada anggota Komisi 3 DPR, bahwa napi terkait PP 99 tidak termasuk dalam Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020.  Namun, napi pidana khusus diperkirakan akan dikeluarkan untuk menanggulangi Covid-19 di lapas dan rutan.

Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tidak boleh menabrak peraturan PP 99/2012. Maka Menkumham pun mengabarkan data dari Ditjen PAS, bahwa narapidana kasus narkotika masa pidana 5-10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidana, jumlahnya sekitar 15.482 orang. Sedangkan narapidana tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas, yang telah menjalani pidana 2/3 masa pidana ada 300 orang.

Kemudian narapidana tindak pidana khusus dengan kondisi sakit kronis dan dinyatakan oleh dokter rumah sakit pemerintah, yang telah menjalani 2/3 pidana, berjumlah 1.457 orang. Lalu, ada narapidana asing sebanyak 53 orang.

Poin ketiga, kapasitas di Lapas berjumlah 30 ribu. Sedangkan jumlah penghuni di Lapas sebelum Permenkumham dan Kepmen 2020, ada 260 ribu. (*/UG)

Komentar

News Feed