oleh

Yusril Sebut Darurat Sipil Tidak Relevan

-Hukum-120 views

MAMAKOTA,- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra sepertinya geregetan ihwal strategi pemerintah mengatasi wabah virus corona. Utamanya, tentang penerapan pasal-pasal darurat sipil. Bagi Yusril, itu tidak relevan untuk melawan Covid-19.

“Darurat sipil, pengaturannya hanya efektif untuk mengatasi pemberontakan dan kerusuhan, bukan mengatasi wabah yang mengancam jiwa setiap orang,” ujar Yusril kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Pakar hukum tata negara ini menjelaskan, pasal-pasal dalam Perppu No 23 Tahun 1959 yang mengatur darurat sipil itu tidak relevan diterapkan saat ini. Di antara pasal tersaji, katanya, hanya satu pasal yang bisa diterapkan. Yaitu, kewenangan penguasa darurat sipil membatasi orang ke luar rumah. Lainnya tidak.

Misalnya, kata Yusril, seperti melakukan razia dan penggeledahan hanya relevan dengan pemberontakan dan kerusuhan. Begitu juga pembatasan penggunaan alat-alat komunikasi yang biasa digunakan sebagai alat untuk propaganda kerusuhan dan pemberontakan juga tidak relevan.

“Bahkan ada pasal yang kontra produktif karena penguasa darurat tidak bisa melarang orang berkumpul untuk melakukan kegiatan keagamaan termasuk pengajian-pengajian. Aturanaturan seperti ini tidak relevan untuk menghadapi wabah corona,” terangnya.

Lebih dari itu, kata Yusril, darurat sipil terkesan represif. Militer memainkan peran sangat penting kendalikan keadaan. “Yang kita butuhkan adalah ketegasan dan persiapan matang melawan wabah ini untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Pemerintah harus berpikir ulang mewacanakan darurat sipil ini,” tegasnya. (*/RM)

News Feed